Brussel, SPNA - Perwakilan Tinggi untuk Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menekankan bahwa hubungan Uni Eropa dengan Israel tidak akan berkembang jika Israel mengancam perdamaian dengan mencaplok Tepi Barat.
Dalam wawancara dengan majalah Der Spiegel Jerman, Borrell menegaskan tekad Uni Eropa untuk melakukan segala upaya demi mencegah aneksasi terhadap wilayah Palestina, serta berupaya membuat Israel mengerti bahwa tindakan ini memiliki konsekuensi negative, ‘’ seperti dikutip Rt Arabic, Rabu (22/07/2020).
Bulan lalu Netanyahu menyatakan berencana mencaplok 30% dari wilayah Tepi Barat pada pertengahan Juli sesuai dengan Kesepakatan Abad Ini yang diprakarsai Donald Trump.
Rencana tersebut ditentang oleh Pemerintah Palestina, PBB dan Uni Eropa yang memandang bahwa hal ini bertentangan dengan hukum internasional.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan kerjasama dengan pihak Israel. Termasuk diantaranya kerjasama dalam bidang keamanan.
Di saat yang sama, Pelapor Khusus PBB Terkait HAM di Palestina, Micheal Lynk menyerukan agar mengambil langkah-langkah tegas mencegah atau menghukum Israel jika mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat.
Sementara itu lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa menandatangani petisi menentang keras rencana koalisi pemerintahan Netanyahu- Benny Gantz terkait pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Hal ini karena rencana tersebut akan membahayakan stabilitas kawasan.
Penasehat Presiden Palestina Nabil Shaath menegaskan bahwa intifada ketiga mungkin terjadi jika Israel benar-benar mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat.
Dalam wawancara dengan surat kabar France 24, Jum’at (04/07/2020) Shaath mengatakan, “Kami punya banyak opsi. Sebagai bangsa Palesina kami sepakat melawan perampasan wilayah. Hari ini kami bersatu dengan seluruh faksi termasuk Hamas. Saudara-saudara kami di Gaza siap bekerjasama dengan Tepi Barat demi melindungi tanah air. “
Dia menambahkan bahwa negara-negara Arab akan membantu mengucurkan dana untuk Palestina. “Saat intifada pertama meletus pasca kunujungan Mantan PM Israel Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa, Pemerintah Arab Saudi saat itu menyumbang 1 miliar Dolar dalam beberapa hari,’’ terangya.
Sebelumnya Shaath menyatakan bahwa Palestina siap duduk di meja perundingan dengan Israel dengan syarat Tel Aviv harus menghapus rencana pencaplokan terhadap Tepi Barat.
“Setiap kesepakatan Palestina dan Israel harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan PBB dan dimediasi oleh Kuartet TImur Tengah bukan hanya AS’’, tegasnya.
Sejak perang 1967, diperkirakan sebanyak 430.000 penduduk Yahudi tinggal di lebih dari 130 permukiman di Tepi Barat yang ilegal berdasakan hukum internasional, namun Washington dan Israel menolak hal ini.
(T.RS/S:Youm7)
