Al-Quds, SPNA – Surat kabar Haaretz, Kamis (12/11) melaporkan bahwa pemerintah Israel mempercepat program ekspansi hunian Yahudi sebelum pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden.
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dilaporkan menyetujui pembangunan 1700 hunian ilegal di Tepi Barat di wilayah Palestina.
Selain itu, Israel mengkaji kemungkinan pembangunan hunian Yahudi di Har Homa, Givat Hamatos dan Atarot, kota suci AL-Quds yang sempat ditangguhkan. Pemerintah Israel saat ini mempersiapkan skenario terburuk pasca pembekuan program konstruksi di wilayah tersebut atas permintaan Biden.
Saat menjadi Wakil Obama Selepas terpilih menjadi Presiden Biden memainkan peran penting dalam pembekuan konstruksi hunian Yahudi di Al-Quds.
Komite Perencanaan dan Pembangunan Yerusalem 2010 lalu mengeluarkan rencana untuk membangun 1.800 unit permukiman baru di lingkungan Ramat Shlomo tepat saat Biden berkunjung ke Palestina.
Biden dan pejabat senior pemerintahan Obama berang dengan rencana tersebut karena bertujuan untuk mempermalukan Biden yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden AS dan berusaha mendorong dimulainya kembali negosiasi Politik dengan Palestina.
Langkah ini mengakibatkan krisis diplomasi parah antara Israel dan Amerika Serikat serta membekukan program konstruksi kota Al-Quds selama beberapa tahun.
Lalu saat Donald Trump memasuki Gedung Putih 2016 lalu, pembekuan konstruksi di Yerusalem dihapuskan. Israel meresmikan pembangunan hunian ilegal di Ramat Shlomo dan ratusan unit perumahan Yahudi lainnya di wilayah Palestina.
Seorang peneliti Yahudi Aviv Tatarsky yang menolak ekspansi hunian Israel mengatakan bahwa pemerintahan Netanyahu memanfaatkan fase akhir dari pemerintahan Trump untuk meningkatkan ekspansi di wilayah Palestina, sebelum Biden merubah arah kebijakan politik AS di Palestina.
Berdasarkan keterangan PLO, pembangunan hunian ilegal Israel selama 2020 adalah yang terbesar. Tel Aviv dilaporkan menyetujui pembanguan 12159 hunian ilegal di wilayah Tepi Barat. Jumlah tersebut terbesar sejak tahun 2012.
PLO menilai tindakan Tel Aviv ini menantang sekaligus penghinaan terhadap keputusan PBB terkait.
(T.RS/S:Palinnfo)
