Yerussalem, SPNA – Juru Bicara Hamas, Hazim Qasim, pada Jumat (13/11/2020) mengatakan bahwa niat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, untuk mengunjungi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi merupakan bentuk permusuhan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan bangsa Arab.
Qasim menekankan bahwa kunjungan tersebut mencerminkan tekad pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump untuk menyelesaikan hasil ketentuan “Kesepakatan Abad” ini di hari-hari yang tersisa di Gedung Putih. Qasim menyebutkan bahwa sikap Amerika dalam menangangi hak-hak nasional rakyat Palestina mencerminkan intimidasi liar yang dilakukan oleh Pompeo dan pemerintahan Trump.
Sikap Amerika ini dianggap Hamas sebagai pemberontakan terhadap keputusan internasional dan hak asasi manusia dengan cara yang melayani hak Israel, tapi mengabaikan hak-hak Palestina. Qasim menekankan bahwa hal ini merupakan bentuk penghinaan nyata terhadap seluruh bangsa Arab.
“Langkah-langkah pemerintah AS tersebut membuktikan lebarnya misinformasi yang dipraktikkan oleh pihak-pihak terkait bersama Israel. Mereka mengklaim bahwa perjanjian normalisasi termasuk di dalamnya penghentian rencana aneksasi, sedangkan kunjungan Pompeo ini merupakan momentum bagi implementasi skema aneksasi kolonialis ini,” sebut Qasim.
Qasim memperingatkan bahwa sikap Amerika dan Israel ini terus meningkatkan sinyal bahaya yang dihadapi Palestina, yang membutuhkan percepatan perbaikan konkret dalam menangani kasus Palestina.
Mike Pompeo bermaksud untuk memulai kunjungan resmi ke Israel pada pekan depan, yang mencakup kunjungan ke Dataran Tinggi Golan Suriah yang dianeksasi Israel sejak 1967 dan permukiman Israel di Tepi Barat.
Jika kunjungan ini terwujudkan, Pompeo akan dianggap sebagai Menteri Luar Negeri AS pertama yang mengunjungi Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi dan pemukiman ilegal Israel.
Kunjungan Pompeo ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Trump, yang kalah dalam pemilihan presiden Amerika Serikat baru-baru ini. Pada November 2019, Pompeo menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menganggap permukiman ilegal Israel di Tepi Barat Palestina sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional. Perubahan besar kebijakan AS ini membuat warga Palestina marah dan menuai kritik internasional, yang mayoritas menganggap pemukiman tersebut ilegal.
(T.NA/S: Palinfo)
