Moskow, SPNA - Pemerintah Rusia menentang rencana Israel untuk membangun hunian ilegal Yahudi di Tepi Barat karena bertentangan dengan hukum internasional serta mengancam perdamaian di Timur Tengah.
Berdasarkan pernyatan di lansir Wafa News, Rabu (18/11/2020), Kremlin menegaskan bahwa pembangunan 1.257 hunian di Al-Quds akan memisahakan Tepi Barat dari kota suci Al-Quds serta bertentangan dengan keputusan PBB terkait.
Rusia juga menegaskan penolakannya terhadap permukiman Israel. Menurut Kremlin, langkah Israel hanya akan menghambat tercapainya perdamaian dan terselesaikannya kisruh antara Israel dan Palestina. Selain itu permukiman Yahudi akan mencegah terwujudnya perdamaian yang adil dan komprehensif.
Rusia mengajak Israel agar berhenti mencaplok wilayah Palestina serta kembali melanjutkan perundingan langsung.
Sebelumnya, The Israel Land Administration (ILA) mengajukan tender kepada sejumlah kontraktor Israel agar berpartisipasi dalam agenda pembangun 1.257 hunian di pemukiman Givat HaMatos.
Agenda tersebut telah diresmikan PM Benyamin Netanyahu, Februari lalu sebelum dibekukan karena ditentang dunia internasional.
Proyek ini akan berakhir pada 18 Januari mendatang, dua hari sebelum Joe Biden dilantik menggantikan Donald Trump.
Pada 2010 lalu Joe Biden mengunjungi Israel dan Tepi Barat ketika masih menjabat sebagai Wakil Presiden AS.
Biden saat itu mengkritik keras rencana pembangunan 1.600 rumah di pemukiman Ramat Shlomo, kota suci Al-Quds.
Namun selama kampanye Biden mengatakan tidak akan mengubah keputusan Trump terkait pengakuan bahwa Yerusalem ibu kota bagi Israel.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencana pembangunan hunian ilegal Israel di A-Quds karena merusak solusi dua negara, Rt Arabic melaporkan, Minggu (15/11/2020).
Dalam pernyataan resmi, Kemenlu Palestina mengutuk tender pembangunan 1.257 unit perumahan baru di kota suci Al-Quds.
(T.RS/S:Wafanews)
