Dublin, SPNA - Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Irlandia, Simon Coveney T.D. mengumumkan pada hari Kamis (19/11/2020), bahwa negaranya memberikan komitmen pendanaan senilai 1 juta Euro kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Situs berita DIPLOMAT melansir, langkah ini ditempuh setelah Israel meningkatkan ketegangan dengan mengajukan tender untuk 1.200 unit hunian baru di Yerusalem Timur. Langkah yang jelas melanggar hukum internasional, menurut PBB. Para pengamat percaya, langkah Israel itu bertujuan untuk merusak kelayakan Solusi Dua Negara yang sebelumnya telah dilakukan Israel
Pendanaan terbaru Irlandia meliputi pemenuhan kebutuhan kemanusiaan dan pengungsi, penyediaan bantuan darurat kepada kelompok masyarakat yang paling rentan, dukungan kepada Otoritas Palestina dalam menyediakan layanan publik dan organisasi masyarakat sipil dalam advokasi hak asasi mereka.
Duta Besar Misi Negara Palestina di Irlandia, Dr. Jilan Abdalmajid menyampaikan penghargaan atas kemurahan hati rakyat Irlandia. Ia menuturkan, "Kami sangat berterima kasih atas solidaritas yang berkelanjutan dan bantuan Irlandia untuk Palestina. Pada saat genting, Irlandia menjadi salah satu yang pertama melangkah dan menawarkan bantuan. Rakyat dan pemimpin kami sangat menghargai hubungan dan komitmen antara negara kita.”
"Tahun 1980, Irlandia adalah negara anggota Uni Eropa pertama yang mendukung pembentukan negara Palestina. Januari 2011, Irlandia kemudian memberikan status diplomatik kepada delegasi Palestina di Dublin. Beberapa bulan kemudian, Menteri Luar Negeri Irlandia, Eamon Gilmore, T.D. menyatakan bahwa Irlandia akan "memimpin tuntutan" dalam mengakui kenegaraan Palestina.Tapi, itu tidak akan terjadi hingga Otoritas Palestina menjadi satu-satunya pengendali penuh atas wilayahnya (sendiri). Oktober 2014, Seanad Éireann dengan suara bulat mengeluarkan mosi yang meminta Pemerintah untuk mengakui Negara Palestina. Dáil Éireann mengadopsi posisi afirmatif yang sama tentang Negara Palestina pada bulan Desember 2014.
Dua pekan terakhir, Israel memperkuat upaya dominasinya atas wilayah Palestina dengan meningkatkan laju pembongkaran bangunan di wilayah Palestina. Penghancuran rumah skala besar di Wadi Hummus, lingkungan yang terletak di selatan Yerusalem, sebuah area di bawah yurisdiksi Otoritas Palestina. Sayangnya, wilayah ini dikendalikan oleh Pasukan Pertahanan Israel sebagai kekuatan pendudukan, membuat komunitas tersebut hampir seluruhnya hancur. Penghancuran terakhir, yang disertai ancaman, terjadi pada 52 sekolah Tepi Barat, seperti sekolah dasar Ras al-Tin di dekat Ramallah, yang akhirnya mengobarkan konflik.
Uni Eropa, beberapa negara anggotanya, termasuk Irlandia, memberikan dana kemanusiaan untuk pembangunan sekolah tersebut. Empat kali militer Israel menyita bahan dan peralatan konstruksi, yang terjadi antara 31 Agustus dan 10 September, diantaranya atap, meja, dan bangku sekolah. Israel berdalih, sekolah tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Otoritas Israel menolak sebanyak 98 persen dari permintaan Palestina untuk izin bangunan di Area C, menolak mereka untuk memperbaiki, apalagi membangun sekolah dan infrastruktur dasar.
Menurut Education Cluster, sebuah forum yang mengkoordinasikan respon pendidikan kemanusiaan, Israel telah menghancurkan sebagian atau seluruhnya tiga sekolah di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sejak awal tahun ini. Sebanyak 52 sekolah lainnya berada di bawah ancaman pembongkaran. Pada tahun 2019 saja, Education Cluster mencatat 328 insiden terkait pendidikan, yang melibatkan pembatasan akses, serangan terhadap siswa dan staf, dan penghancuran infrastruktur pendidikan, yang memengaruhi 19.913 siswa, menggagalkan hak dasar anak-anak Palestina untuk menerima pendidikan dasar.
Sejak awal tahun ini, PBB melaporkan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, menghancurkan 555 bangunan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, memaksa 747 orang mengungsi, termasuk 382 anak-anak, dan berdampak merugikan pada 2.722 lainnya. Bangunan tersebut mencakup 217 properti tempat tinggal dan 45 fasilitas air, sanitasi dan kebersihan. Negara-negara donor telah menyediakan 93 bangunan yang dihancurkan atau disita Israel sebagai bantuan kemanusiaan.
(T.RA/S: PRC)
