Tel Aviv, SPNA – Menteri Urusan Permukiman Israel Tzachi Hanegbi, Rabu (25/11/2020), mengumumkan bahwa pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berencana untuk melegalkan lusinan pos terdepan yang tidak sah di Tepi Barat.
Menanggapi penyelidikan tentang masalah ini di Knesset, Hanegbi membenarkan bahwa pemerintah akan mengajukan proposal untuk melegalkan permukiman ilegal ini, berjumlah sekitar 120 pos terdepan, yang sebagian besarnya dibangun di atas tanah pribadi warga Palestina.
Menteri tersebut menjelaskan bahwa ia telah memperoleh persetujuan Netanyahu untuk membahas masalah tersebut dengan Menteri Sipil dan Sosial di Kementerian Pertahanan, Michael Bitoun, yang berasal dari koalisi Biru dan Putih yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Benny Gantz.
“Dengan senang hati saya mengumumkan untuk pertama kalinya bahwa kita telah menyetujui perancangan resolusi pemerintah untuk memperkuat semua langkah hukum yang tersedia bagi kami ke arah ini."
Sebaliknya, Michael Baitoun dalam sebuah wawancara dengan situs berita Walla, mengatakan bahwa Hanegbi tidak mengklarifikasi pengumuman tersebut dengannya dan bahwa ia tidak akan mendukung langkah tersebut kecuali jikalau penasehat hukum pemerintah menyetujuinya; dan sepertinya keputusan yang dirumuskan tersebut secara umum tidak akan mendapat dukungan dari pejabat hukum.
Sementara Hanegbi menyebutkan bahwa pemerintah Israel akan menyampaikan proposalnya ini sebelum masa jabatan Presiden AS Donald Trump berakhir, Baitoun membantahnya dan menyebutkan bahwa prosesnya akan memakan waktu tidak kurang dari beberapa tahun.
Pemimpin Koalisi Biru dan Putih Benny Gantz dalam kampanye pemilihannya sebelumnya menyerukan evakuasi permukiman yang terisolasi dalam perjanjian damai dengan Palestina, tetapi semenjak kalah dan ditugaskan untuk menangani pertahanan Israel, ia mengadakan pertemuan dengan para pemimpin pemukiman dan menyetujui serangkaian langkah untuk memperluas area permukiman di Tepi Barat.
Situs web Times of Israel menyatakan bahwa partisipasi Baiton dalam pembentukan proposal untuk melegalkan pos-pos terdepan merupakan indikasi bahwa koalisi Gantz akan mendukung langkah ilegal dari sudut pandang hukum internasional, yang akan menjadi pukulan terbaru bagi prospek solusi dua negara.
(T.NA/S: RT Arabic)
