Palestina Konfirmasi Perkembangan Terbaru Pembukaan Pintu Perbatasan Rafah-Jalur Gaza

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional, Iyad Al-Bazam, mengatakan bahwa banyak orang kesulitan tidak bisa menyeberang dari dan ke Jalur Gaza.

BY Mohamed AlhirtaniEdited Sun,10 Jan 2021,11:40 AM

Yerusalem, SPNA - Kementerian Dalam Negeri di Jalur Gaza, Sabtu (09/01/2021), mengklarifikasi perkembangan terbaru terkait pembukaan perbatasan jalur darat Rafah-Jalur Gaza. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional, Iyad Al-Bazam, mengatakan bahwa banyak orang kesulitan tidak bisa menyeberang dari dan ke Jalur Gaza.

“Kami menyadari kondisi sulit dari mereka yang tertahan di kedua arah dari perbatasan Rafah-Jalur Gaza. Banyak kasus kemanusiaan yang perlu segera dilakukan dari Jalur Gaza,” sebut Iyad Al-Bazam.

Ia mencontohkan bahwa pemerintahan di Gaza sedang berkomunikasi pihak Mesir untuk membuka perbatasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, belum ada informasi tentang pembukaan tersebut.

Sumber informasi Palestina yang tinggal di Kairo mengungkapkan kemungkinan pembukaan gerbang perbatasan Rafah dalam minggu ini. Pembukaan ini dilakukan khusus untuk warga Palestina yang tertahan di luar negeri saja.

Sumber yang sama, seperti diberitakan Paltoday, menyebutkan bahwa pejabat resmi di Otoritas menghubungi Mesir untuk membuka penyeberangan bagi pemulangan penduduk yang tertahan di luar. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa ada ketidaksepakatan antara Mesir dan Hamas. Mesir tidak akan mentoleril pembukaan penyeberangan Rafah secara resmi sebelum proses rekonsiliasi nasional Palestina selesai.

Jibril Rajoub, anggota Komite Sentral Fatah dan ketua delegasi rekonsiliasi, menjelaskan bahwa keputusan presiden terkait pemilu akan dikeluarkan yang diasumsikan bahwa sesi dialog Palestina di Kairo dan rekonsiliasi akan ditandatangani lagi.

Sumber yang sama mengesampingkan pembukaan perbatasan Rafah-Jalur Gaza akan diselesaikan sepenuhnya sebelum selesainya rekonsiliasi nasional Palestina. Hal ini dikarenakan lima negara, termasuk Mesir, telah menginisiasi rekonsiliasi dan memberikan jaminan untuk implementasi semua perjanjian yang akan ditandatangani termasuk kelanjutan pemilu Palestina.

Gerakan Hamas dan Fatah baru-baru ini saling bertukar peran positif tentang rekonsiliasi. Presiden Mahmoud Abbas meminta ketua Komisi Pemilihan Umum Palestina, Hanna Nasser, untuk segera bertemu membahas waktu dan persiapan penerbitan keputusan presiden terkait pemilu.

(T.NA/S: Paltoday)

 

leave a reply