London, SPNA - Lebih daro 80 anggota parlemen Inggris yang mewakili semua partai, baik House of Commons maupun House of Lords, menulis surat yang dilayangkan kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris harus melakukan segala daya upaya untuk mencegah penggusuran massal/paksa dan perampasan terhadap bangunan milik keluarga Palestina di Yerusalem.

Sekitar 200 keluarga di Sheikh Jarrah dan Silwan saat ini terancam digusur menyusul perlawanan hukum yang dilancarkan asosiasi pemukim. Anggota parlemen Inggris telah memperjelas bahwa penggusuran ini, yang beberapa diantaranya telah dilakukan, adalah pelanggaran hukum internasional, dan tugas Inggris adalah memastikan itu tidak terjadi.

Dalam surat tersebut, anggota parlemen mengatakan, "Kami percaya bahwa penggusuran skala besar yang telah direncanakan ini akan menjadi yang terbesar bagi warga Palestina sejak 1967, kata-kata diplomatik yang menunjukkan perhatian saja tidaklah cukup."

Mereka juga mengatakan bahwa "semua langkah harus nyata" bagi pemerintah Inggris, termasuk mengurangi keterlibatan diplomatik dan melarang perdagangan produk permukiman, yang sepenuhnya sesuai dengan kewajiban hukum internasional guna menantang perekonomian pemukim yang mendapat untung dari permukiman.

Surat ini datang sehari sebelum sidang banding empat keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah. Rumah milik keluarga tersebut terancam dirampas akibat klaim bahwa tanah tempat bangunan tersebut berdiri adalah milik orang Yahudi sebelum 1948.

Surat tertanggal 8 Februari 2021 tersebut, yang dikirm oleh Anggota Parlemen Julie Elliott dan Baroness Sayeeda Warsi sebagai wakil ketua bersama Kelompok Parlemen Semua Partai Inggris-Palestina, berbunyi:

“Menteri Luar Negeri yang terhormat, Kami menulis (surat) yang mendesak Anda, sebab kami sangat khawatir dengan upaya cepat yang dilakukan organisasi pemukim Israel baru-baru ini untuk mengambil alih rumah ratusan warga Palestina di Yerusalem.

Ini akan menjadi penggusuran paksa/massal dan perampasan ratusan keluarga Palestina. Seperti yang Anda ketahui, pemindahan paksa penduduk di wilayah yang diduduki merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Keempat, seperti pemindahan penduduk ke wilayah pendudukan, yang mencakup Yerusalem Timur. Semua ini terjadi dalam konteks aneksasi ilegal Israel atas Yerusalem Timur yang diduduki dan praktik-praktik terkutuk secara internasional yang mencakup pemindahan paksa keluarga Palestina dan perluasan permukiman di seluruh wilayah Palestina yang diduduki.

Anggota Kelompok Parlemen Semua Partai Inggris-Palestina baru-baru ini mendengar dari penulis Palestina Mohammed El-Kurd dan pakar permukiman Israel, dan Direktur Program Pengawasan Penyelesaian Peace Now, Hagit Ofran, tentang ancaman perampasan yang mengincar ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur, di lingkungan seperti Syekh Jarrah dan Silwan. Sebagai tetangga dari keluarga Palestina ini di Sheikh Jarrah, Konsulat Inggris di Yerusalem sangat mengetahui kecemasan dan trauma yang ada, paling tidak karena beberapa rekan Konsulat kita adalah bagian dari keluarga ini.

El-Kurd, yang rumah keluarganya dirampas pada tahun 1948, dan sebagian rumahnya dirampok pada tahun 2009, berbicara tentang hidup dalam ketakutan terus-menerus sebab organisasi pemukim yang didukung oleh pemerintah Israel akan mengambil alih rumah keluarga mereka. Dalam beberapa minggu mendatang ketakutan ini sangat mungkin berubah menjadi kenyataan. Ofran menyoroti bagaimana pengambilalihan ini bertentangan dengan hukum internasional.

Pada 9 Februari, pengadilan Israel akan mendengar banding atas kasus pengadilan terkait beberapa rumah ini, termasuk keluarga El-Kurd. Putusan ini dapat menimbulkan konsekuensi bencana bagi kehidupan banyak orang, tetapi pada intinya ini bukanlah masalah hukum, tetapi politik.

Pemukim Israel serta pejabat pemerintah dan kota berbicara secara terbuka tentang keinginan mereka untuk mengontrol demografi kota.

Setiap tindakan penguasa pendudukan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografis Yerusalem adalah ilegal menurut hukum internasional.

Kami menyambut baik pernyataan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan, terutama tanggapan Menteri Luar Negeri atas pertanyaan tertulis parlemen pada 22 Januari. Namun, kami percaya bahwa mengingat besarnya jumlah perampasan terencana ini yang akan menyebabkan pengungsian terbesar Palestina sejak 1967, kata-kata diplomatik yang menunjukkan perhatian saja tidaklah cukup.

Lagi pula, di tengah-tengah aksi tersebut terdapat ratusan keluarga Palestina yang sedang menghadapi ancaman pengungsian atau sudah mengalaminya."

Adalah kekuasaan Israel untuk menghentikan ketidakadilan ini. Ini adalah tanggung jawab Inggris sebagai High Contracting Party untuk Konvensi Jenewa untuk melakukan yang terbaik guna mewujudkannya. Pemerintah Inggris harus mendesak pemerintah Israel untuk menghentikan pemindahan paksa keluarga dari rumah mereka di Yerusalem Timur yang diduduki. Konsulat Inggris perlu memastikan bahwa kunjungan rutin dilakukan ke keluarga dan komunitas Palestina di bawah ancaman penggusuran massal/paksa dan perampasan, di Yerusalem Timur dan di seluruh Tepi Barat, menunjukkan solidaritas penuh dan semua bantuan kepada mereka dalam kekuasaannya. Peristiwa di Yerusalem juga memiliki sejarah ketegangan yang meningkat dengan cepat dengan cara yang sangat merusak.

Pemerintah Inggris harus menjelaskan kepada mitranya di Israel bahwa hubungan tidak dapat berlanjut seperti biasa jika terjadi pelanggaran seperti itu. Semua tindakan harus dipertimbangkan termasuk mengurangi keterlibatan diplomatik dan melarang perdagangan produk permukiman sesuai sepenuhnya dengan kewajiban hukum internasional untuk menantang ekonomi pemukim yang mendapat untung dari pendudukan.

Permukiman itu ilegal, jadi langkah seperti itu bukanlah sanksi tetapi tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa Inggris melakukan segala daya untuk tidak membantu dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

(T.RA/S: WAFA)