Perusahaan Pengembang Turki TOBB Peroleh Izin Untuk Memulai Pembangunan Proyek Zona Bebas Industri Jenin

Janji Turki mendukung perekonomian Palestina untuk jangka panjang selangkah lebih dekat dengan garis realisasi. Perusahaan pengambang Turki yang mendapatkan tugas membangun Zona Industri di Jenin, Tepi Barat, Palestina, baru saja mendapatkan izin untuk melakukan “peletakan batu pertama”.

BY Mohamed AlhirtaniEdited Sun,14 Feb 2021,09:46 AM

Ankara, SPNA - Perusahaan Pengembang Industri asal Turki Persatuan Kamar dan Pertukaran Komoditas Turki (TOBB), belakangan mendapatkan izin dari Pemerintah untuk memulai proyek raksasa pembangunan zona bebas Industri di Jenin, Tepi Barat, Palestina.

Informasi ini diperoleh dari publikasi salah satu media resmi Turki, Sabtu (13/02/2021), tentang pernyataan Presiden Recep Tayyib Erdogan terkait hal itu. Persetujuan tersebut berarti lampu hijau bagi TOBB untuk memulai pekerjaan mereka di kota Jenin.

Menanggapi kebijakan itu, Pemerintah Palestina menyampaikan apresiasi luar biasa bagi Turki. Ucapan terima kasih disampaikan melalui Menteri Ekonomi Palestina, Khalid Usayli, dalam sebuah wawancaranya dengan Anadolu, Sabtu (13/02).

Tujuan utama dari proyek Zona Industri Jenin sebutnya adalah memproduksi hasil bumi Palestina di Palestina dan mengekspornya ke luar negeri, demi mendapatkan keuntungan dari kesepakatan yang disepakati antara Otoritas Palestina dan dunia.

Hal ini juga merupakan realisasi dari janji Turki untuk mendukung perekonomian Palestina. Dimana Turki mendapatkan dukungan dari Israel, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Bagi dua pihak terakhir, ini merupakan salah satu langkah untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Palestina.

Asal Usul

Ide untuk mendirikan Zona Bebas Industri di Jenin telah muncul sejak tahun 1999. Namun semangat tersebut sering menemukan jalan terjal sehingga belum terealisasikan sampai hari ini.

Dikuti dari Aljazeera.net, satu tim utusan perdagangan Turki pada tahun 2015 melakukan kunjungan ke Palestina dan Israel. Bertujuan membicarakan proyek yang juga mendapatkan dukungan dari dunia internasional tersebut.

Itu merupakan kunjungan diplomasi Turki pertama ke Israel pasca insiden Kapal Mavi Marmara tahun 2010, lima tahun sebelumnya.

Duta Turki yang dipimpin langsung oleh Presiden Persatuan Industrialis dan Pedagang Turki itu melakukan pertemuan pertama kali dengan Pemerintah Palestina di Ramallah. Sebelum kemudian bertemu dengan Otoritas Israel.

Detail Tentang Proyek

Zona Bebas Indutri Jenin akan didirikan di perbatasan antara wilayah otoritas Palestina dan Israel, sekitar tiga kilo meter dari pusat Kota Jenin.

Di tempat seluas 110 hektar tersebut akan berdiri sejumlah pabrik yang bergerak di bidang makanan, tekstil dan perakitan mobil.

Amerika dulunya berkomitmen untuk mengimpor hasil produksinya serta memasarkannya tanpa memungut beacukai. Namun tidak diketahui apakah Amerika akan tetap memegang janji tersebut atau tidak.

Turki disebutkan akan membayar kepada pemerintah Palestina sebesar 10 juta dolar sebagai tebusan lahan dimana pabrik-pabrik besar itu berdiri. Sedangkan dana yang diprediksikan akan habis untuk tahap pendirian bangunan mencapai 100 juta dolar Amerika.

Dampak Positif dan Negatif

Kerjasama Palestina-Turki ini sangat dinantikan oleh warga Palestina sebagai salah satu harapan keluar dari krisis ekonomi yang berlangsung.

Dengannya Palestina bercita-cita dapat menghilangkan monopoli Israel atas ekonomi Palestina dan kendali terhadap sumber dayanya di semua bidang. Israel terus berupaya menjaga pasar Palestina agar tetap berstatus konsumen bagi pruduk mereka.

Dalam sebuah laporan Aljazeera.net pada akhir 2019, pasar Palestina disebutkan hanya menerima pasokan barang lokal sekitar 20 persen. Kebanyakan produk yang ada adalah hasil impor, dimana 60 persen di antaranya berasal dari Israel.

Berangkat dari fakta ini, Pemerintah Palestina tentunya sangat membutuhkan investasi yang dapat meningkatkan daya produksi lokal. Juga dengan harapan bisa menciptakan banyak lapangan kerja.

Meski demikian ada juga kekhawatiran bahwa proyek tersebut ujung-ujungnya nanti juga akan dikuasai oleh Israel. Apalagi Palestina masih kalah dari segi modal akibat krisis ekonomi berkepanjangan.

Direktur Strategi Ekonomi di Kementerian Ekonomi Palestina, Azmi Abdur Rahman, pernah mengatakan bahwa Israel adalah pihak pertama yang akan mengambil manfaat dari proyek tersebut.

Proyek yang melibatkan persetujuan Israel ini juga dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat normalisasi dunia internasional dengan negara Zionis tersebut. "Sedang Palestina tetap akan menjadi kompetitor terlemah."Ucapnya.

 (T.HN/S: Anadolu Agency)

leave a reply
Posting terakhir