Ramallah, SPNA - Menteri Pembangunan Sosial, Ahmed Majdalani, Minggu (14/02/2021), mengungkapkan rencana Presiden Palestina, Mahmud Abbas, untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) dalam beberapa hari ke depan, tentang perlunya menghormati kebebasan dasar, kebebasan berpendapat dan berekspresi, tidak boleh memata-matai, dan pembebasan tahanan politik.

Dikutip dari salah satu media lokal Palestina, Sawt Alwatan, Majdalani mengatakan "Sebuah kesepakatan baru saja dikeluarkan untuk menyukseskan pemilu. Termasuk komitmen untuk menghargai hasil pemilu," ucapnya.

Menurutnya, tidak akan ada pihak yang dapat mendulang suara signifikan dalam pemilu nanti, dengan sistem pemilu baru yang ada. Hal ini juga berlaku untuk dua faksi besar Palestina, Fatah dan Hamas.

"Pemenang pemilu bertugas menghilangkan efek perpecahan akibat pemilu dan menyelesaikan masalah terkait ketenagakerjaan, baik di Gaza maupun di Tepi Barat,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa Palestina akan kembali menggelar pemilihan umum setelah absen selama 15 tahun terakhir. Pemilihan legislatif dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei dan pemilihan Presiden pada 31 Juli.

(T.HN/S: Ramallah)