Sochi, SPNA - Pada akhir pertemuan ke-15 tentang Suriah dalam rangkaian pertemuan Astana, yang berlangsung pada Selasa (16/02/2021) dan Rabu (17/02/2021) di Kota Sochi - Rusia, perwakilan Rusia, Iran dan Turki mengumumkan sebuah pernyataan bersama, sebagai berikut:

Perwakilan Republik Islam Iran, Federasi Rusia, dan Republik Turki sebagai negara penjamin di platform Astana:

1. Kami menegaskan komitmen teguh kami terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Republik Arab Suriah, serta tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kami juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini akan dijalankan dengan penuh patuh dan komitmen dari semuanya.

2. Kami sekali lagi menyatakan tekad kami untuk memerangi terorisme dalam segala bentuknya, termasuk rencana separatis yang bertujuan merusak kedaulatan dan integritas wilayah Suriah serta mengancam keamanan nasional negara-negara tetangga. Kami mengutuk pertumbuhan aktivitas teroris di berbagai wilayah Suriah, yang menyebabkan korban jiwa di antara penduduk sipil. Kami sepakat untuk melanjutkan kerjasama dengan tujuan penumpasan habis ISIS dan Front Al-Nusra, demikian juga semua orang, kelompok, perusahaan dan institusi yang terkait dengan Al-Qaeda, ISIS dan kelompok teroris lainnya yang telah dirilis oleh Dewan Keamanan PBB, sambil memastikan perlindungan bagi warga sipil dan infrastruktur sipil sesuai dengan hak asasi manusia internasional. Kami juga menyatakan keprihatinan kami berkenaan meningkatnya aktivitas dan menguatnya kelompok Hayat Tahrir al-Sham beserta organisasi teroris terkait lainnya yang juga dirilis oleh Dewan Keamanan PBB dan mengancam penduduk sipil, baik di dalam dan di luar wilayah Idlib.

3. Kami secara rinci membahas situasi di wilayah Idlib, untuk mengurangi ketegangan dan menekankan perlunya pergerakan penenang di lapangan melalui implementasi penuh dari semua kesepakatan yang dicapai di Idlib.

4. Kami membahas situasi di timur laut Suriah dan sepakat bahwa keamanan dan stabilitas yang langgeng di wilayah ini hanya mungkin dilakukan berdasarkan pelestarian kedaulatan dan integritas wilayah negara.  Kami menolak semua upaya untuk menciptakan fakta baru di lapangan, termasuk inisiatif ilegal untuk menentukan nasib sendiri dengan dalih perang melawan terorisme, dan menyatakan tekad kami untuk menghadapi rencana separatis di wilayah Efrat, yang bertujuan untuk merusak persatuan Suriah dan mengancam keamanan nasional negara tetangga. Dalam hal ini, kami menyampaikan keprihatinan kami tentang revitalisasi permusuhan yang menargetkan penduduk sipil.  Kami kembali menyatakan penolakan kami atas kontrol ilegal dan pengalihan impor dari penjualan minyak, yang seharusnya dikembalikan ke Republik Arab Suriah.

5. Kami juga membahas serangan militer yang sedang dilangsungkan oleh Israel terhadap Suriah, yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia internasional, merusak kedaulatan Suriah dan negara-negara tetangga, serta mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan; dan kami menyerukan agar Israel segera mengakhirinya.

6. Kami menyatakan keyakinan kami bahwa krisis Suriah tidak memerlukan solusi militer dan menegaskan komitmen kami untuk bergerak maju dengan proses politik jangka panjang yang dapat dicapai, dipimpin dan dilaksanakan oleh warga Suriah sendiri di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sesuai dengan Dewan Keamanan Resolusi 2254.

7. Kami menekankan pentingnya peran Komite Konstitusional di Jenewa, yang dibentuk dengan campur tangan negara-negara penjamin dalam platform Astana, dan sebagai pelaksanaan hasil Konferensi Dialog Nasional Suriah di Sochi.

8. Kami secara rinci dan ekstensif membahas pertemuan kelima Komite Perancang Komite Konstitusi, yang diadakan di Jenewa dari 25 hingga 29 Januari 2021, dan kami menyatakan tekad kuat kami untuk mendukung kerja komite melalui interaksi berkelanjutan dengan Partai Suriah, anggota Komite Konstitusi dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah Geir Pedersen sebagai tokoh yang berpengaruh0 dalam memastikan kelanjutan dan efektifitas pelaksanaan konsitusi.

9. Kami menekankan pentingnya mematuhi kerangka acuan dan aturan prosedural dasar sehingga komite dapat melaksanakan tugasnya untuk mempersiapkan dan menyusun reformasi konstitusi yang membutuhkan persetujuan rakyat, dan mencapai kemajuan dalam tugasnya tersebut.

10. Kami menyatakan keyakinan kami bahwa komite dalam bertugas harus mengedapankan kompromi dan interaksi konstruktif tanpa campur tangan asing, serta memberlakukan tenggat waktu dari luar dengan tujuan tercapainya kesepakatan umum antar anggota.

11. Kami menegaskan kembali keprihatinan kami yang mendalam tentang situasi kemanusiaan di Suriah dan efek pandemi Coronavirus, mengakui bahwa hal itu sangat memperumit kinerja sistem kesehatan Suriah, serta situasi sosial, ekonomi dan kemanusiaan. Kami menolak semua sanksi sepihak yang melanggar hukum internasional, hukum humaniter internasional dan Piagam PBB, terutama dalam konteks pandemi virus Corona. Kami memuji pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dalam hal ini. Kami mengimbau organisasi yang bekerja di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Organisasi Kesehatan Dunia, termasuk di bawah inisiatif COVAX, untuk memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada penduduk di Suriah.

12. Kami menekankan perlunya peningkatan bantuan kemanusiaan untuk semua warga Suriah di seluruh negeri tanpa diskriminasi, politisasi dan pengaturan prasyarat. Untuk mendukung perbaikan situasi kemanusiaan di Suriah dan untuk membuat kemajuan dalam proses penyelesaian politik, kami meminta komunitas internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan kemanusiaannya untuk meningkatkan bantuan ke Suriah, termasuk melalui pelaksanaan proyek-proyek rekonstruksi yang krusial, termasuk sarana prasarana dasar seperti air dan listrik, sekolah dan rumah sakit, serta upaya pembersihan tambang untuk keperluan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.

13. Kami menekankan pentingnya bantuan dalam memfasilitasi pemulangan pengungsi dan orang terlantar secara aman dan sukarela ke tempat tinggal mereka di Suriah, dan memastikan hak mereka untuk kembali dan hak mereka untuk menerima bantuan. Dalam hal ini, kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberikan dukungan yang sesuai dan menegaskan kesiapan kami untuk melanjutkan kerja sama dengan semua pihak terkait, termasuk Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi dan organisasi internasional khusus lainnya.

14. Kami menegaskan tekad kami untuk memperkuat dan memperluas kerja sama dalam kerangka pembebasan tahanan/sandera, pertukaran jenazah dan pencarian warga yang hilang.

15. Kami menyambut baik partisipasi delegasi Yordania, Irak dan Lebanon sebagai pengamat dalam paltform Astana, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Palang Merah Internasional.

16. Perwakilan Iran dan Turki mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pemerintah Rusia karena telah menjadi tuan rumah pertemuan internasional kelima belas Astana tentang Suriah di Sochi.

17. Kami memutuskan untuk mengadakan pertemuan internasional keenam belas Astana tentang Suriah di Nur Sultan - Kazakhstan pada pertengahan 2021.

Sebagai catatan, pertemuan internasional kelima belas Astana tentang Suriah tersebut dihadiri oleh delegasi negara penjamin proses Astana (Rusia, Iran dan Turki), perwakilan pemerintah Suriah dan pihak oposisi, negara-negara yang memiliki status pengamat dalam proses Astana (Irak, Lebanon dan Yordania), perwakilan Kemenlu Kazakhstan, serta delegasi PBB yang dipimpin oleh Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah Geir Pedersen.

(T.NA/S: RT Arabic)