Ramallah, SPNA - Otoritas Palestina, Kamis (24/06/2021), menyampaikan kecaman terhadap peresmian Kedutaan Besar Honduras di Yerusalem. Langkah tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Internasional.
Sikap tersebut disampaikan melalui sebuah pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Palestina.
"Kami mengecam dengan keras langkah Honduras untuk memindahkan Kedutaan Besar (dari Tel Aviv) ke Yerusalem. Kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Internasional dan resolusi PBB yang jelas tentang kedudukan Yerusalem secara Undang-Undang dan politik," tulis Kemenlu dalam pernyataannya.
Kecaman serupa juga disampaikan Yordania. Kebijakan negara Ameirka Tengah tersebut disebutkan ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada.
"Pembukaan Kedutaan Besar Honduras di Yerusalem tidak dapat diterima dan ilegal. Dan jelas-jelas telah melukai Undang-Undang Internasional dan konsensus yang ada," ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Dhaifullah Ali Al-Fayez.
Sedangkan Liga Arab, Honduras dipandang dengan kebijakannya tersebut telah ikut menindas warga Palestina.
Asisten Sekretaris Jenderal untuk urusan Palestina dan tanah Arab di organisasi negara Arab tersebut, Saied Abu Ali, juga mengingatkan Honduras terkait efek buruk dari tindakannya terhadap hubungan negara itu dengan Liga Arab.
Adapun Hamas, salah satu faksi perjuangan kemerdekaan Palestina yang berpusat di Gaza, meminta Honduras untuk segera menarik keputusan mereka. Serta diminta untuk patuh terhadp konsensus internasional yang ada.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, dan Presiden Honduras Juan Orlando Hernández, Kamis (24/06/2021), baru saja meresmikan Kedutaan Besar Honduras di Yerusalem serta menandatangani sejumlah kerjasama.
Honduras akan menjadi negara ke empat yang memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sebelumnya, langkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Internasional tersebut telah dilakukan oleh masing-masing dari Amerika Serikat, Guatemala dan Kosovo.
(T.HN/S: Anadolu Agency)
