Yerusalem, SPNA - Kementerian Luar Negeri Palestina, pada Kamis (24/06/2021), mengutuk pemindahan kedutaan Honduras di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, dengan menekankan bahwa langkah ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi PBB terkait status Yerusalem. Otoritas Palestina juga menyatakan bahwa relokasi ini merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat Amerika Latin.
Palestina menyatakan penyesalannya atas keputusan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez. Kementerian Luar Negeri Palestina mencatat bahwa langkah ini betentangan dengan keputusan yang diambil oleh Honduras pada Agustus 2011 tentang pengakuan Palestina sebagai negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
“Presiden Honduras mengambil sisi sejarah yang salah dan melanjutkan langkah bermusuhan terhadap rakyat Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri sebagaimana dilansir dari RT Arabic.
Palestina menggambarkan keputusan Honduras sebagai sikap yang tidak dapat dibenarkan terhadap hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri di tanah mereka.
“Hal ini bertentangan dengan konstitusi negara Amerika Latin, yang pada pasal 15-nya menyatakan bahwa Honduras mendukung prinsip dan praktik hukum internasional yang mempromosikan solidaritas manusia dan penghormatan terhadap hak rakyat atas kebebasan berekspresi, penentuan nasib sendiri tanpa intervensi, konsolidasi perdamaian dunia dan demokrasi,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina.
Palestina menyebut presiden Honduras bersikeras membuat keputusan ini sebagai motif pribadi tanpa memperhitungkan konsensus internasional tentang status Yerusalem dan tanpa mempertimbangkan ribuan warga Palestina yang tinggal di Honduras yang merupakan komunitas terbesar kedua di Amerika Latin.
“Presiden Honduras tidak mementingkan sejarah penuh kehormatan yang dicatat perjuangan rakyat Amerika Tengah untuk mempertahankan nilai-nilai keadilan dan perdamaian, serta untuk memerangi kolonialisme, penindasan, dan rasisme. Mengisolasi negaranya secara regional dan internasional akan berdampak negatif,” tambah Kementerian Luar Negeri Palestina.
(T.FJ/S: RT Arabic)
