Tel Aviv, SPNA - Perselisihan dalam tubuh koalisi pemerintahan Israel memasuki babak baru. Sebagaimana dilansir dari Palinfo, pada Sabtu (24/07/2021), bahwa Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett dan Menteri Dalam Negeri, Eli Shaked, berselisih pendapat terhadap keputusan terkait Netanyahu.
Menurut media Israel, perselisihan antara Bennett dan Eli Shaked muncul akibat Menteri Dalam Negeri menentang keputusan rancangan undang-undang yang akan menghalangi Netanyahu terlibat dalam sistem pemerintahan.
Menteri Kehakiman Israel sedang mempromosikan undang-undang yang akan mencegah pihak terdakwa dalam kasus kriminal untuk terlibat menjalankan atau membentuk pemerintahan. Namun, Eli Shaked sangat menentang hal tersebut.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel diam-diam telah menyetujui rancangan proposal tersebut dan juga tertarik untuk meloloskan undang-undang tersebut di rapat Knesset musim dingin berikutnya.
Pada November 2019, Netanyahu didakwa melakukan korupsi, penggelapan dana, dan pelanggaran kepercayaan dalam 3 kasus. Kasus ini menjadikannya satu-satunya perdana menteri dalam sejarah pendudukan Israel yang dituduh selama masa jabatannya.
Meskipun begitu, pada saat itu Netanyahu tidak diwajibkan hengkang dari jabatannya sebagai perdana menteri meski terjerat kasus hukum. Ia baru bisa mundur jika diputus bersalah pada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
(T.FJ/S: Palinfo)
