Tel Aviv, SPNA - Perdana Menteri pendudukan Israel, Naftali Bannett, mengungkapkan penolakannya untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Ia menegaskan, sikapnya ini untuk menunjukkan penentangannya terhadap keberadaan negara Palestina.
Meskipun ada sejumlah kontrak tingkat tinggi antara pemerintah baru Israel dengan Otoritas Palestina (PA). Bannett menegaskan penolakannya ini tidak lepas dari upaya PA yang meminta Mahkama Pidana Internasional (ICC) menyelidiki kejahatan perang Israel. Selain itu, pemberian tunjangan bulanan kepada para tahanan menjadi alasan lain dari penentangan tersebut, yang ia ungkapkan dalam wawancara dengan media Israel, KAN, pada hari Selasa (17/092021),
"Saya tidak melihat logika apa pun untuk jadi alasan bertemu dengan seseorang yang menuntut tentara IDF di Den Haag, menuduh mereka melakukan kejahatan perang, dan pada saat yang sama memberi gaji kepada teroris," kata Bennett kepada KAN.
Pada bulan Maret, berdasarkan permintaan dari PA, kepala jaksa ICC mengumumkan pembukaan penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh pendudukan Israsli di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem sejak 13 Juni 2014.
Bennett mengatakan kepada para pemimpin Yahudi Amerika pada awal bulan ini bahwa dia tidak akan bertemu dengan Abbas, yang telah menuntut 'Israel' ke ICC.
Terkait pertemuannya dengan para pemimpin dari Konferensi Presiden Organisasi Yahudi Utama Amerika, beberapa hari setelah Menteri Pertahanan Benny Gantz bertemu dengan Abbas di Ramallah, Bennet menegaskan kembali keyakinannya bahwa tidak ada terobosan politik dalam waktu dekat. Ia kukuh mempertahankan pandangannya bahwa seharusnya tidak ada negara Palestina.
"Saya menentang negara Palestina, sebab saya pikir ini akan menjadi kesalahan yang mengerikan," tuturnya. "Saya tidak akan melakukan itu."
Pada saat yang sama, Bennett setuju dengan pendekatan yang dilakukan Menteri Perang Israel Benny Gantz untuk menjaga hubungan dengan para pejabat Palestina. Setidaknya, ini menjaga ketenangan dan koordinasi keamanan.
Namun, dia menambahkan, saat ini, tidak mungkin memulai kembali pembicaraan damai dengan Palestina.
"Kita semua mengerti bahwa saat ini hal itu tidak relevan," katanya.
(T.RAS: QNN)
