Dewan Keamanan PBB Adakan Sidang Terkait Permukiman Ilegal Israel di Palestina

Wencesland menekankan bahwa semua permukiman Israel di tanah Palestina ilegal menurut hukum internasional. Ia mengungkapkan keprihatinan terkait tindakan pasukan pendudukan yang terus menghancurkan rumah-rumah penduduk Palestina dan menyita sejumlah unit bangunan, termasuk yang didanai internasional.

BY Mohamed AlhirtaniEdited Thu,30 Sep 2021,12:21 PM

New York, SPNA - Dewan Keamanan PBB, pada Rabu (29/09/2021) mengadakan sidang untuk menindaklanjuti implementasi Resolusi 2334 tentang permukiman melalui laporan Sekretaris Jenderal PBB dan juga menindaklanjuti aksi provokasi, pelanggaran, perusakan rumah, dan pemindahan paksa penduduk Palestina di Yerusalem yang dilakukan  tentara pendudukan Israel.

Koordinator PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wencesland, dalam presentasi tentang laporan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa Resolusi 2334 menyerukan Israel untuk menghentikan segala kegiatan permukiman ilegal, termasuk di Yerusalem Timur. Ia juga menyerukan Israel untuk mengimplementasikan Resolusi 2334 tersebut.

Wencesland menekankan bahwa semua permukiman Israel di tanah Palestina ilegal menurut hukum internasional. Ia mengungkapkan keprihatinan terkait tindakan pasukan pendudukan yang terus menghancurkan rumah-rumah penduduk Palestina dan menyita sejumlah unit bangunan, termasuk yang didanai internasional.

Wencesland menekankan bahwa pendudukan Israel harus menghentikan segala tindakan pembongkaran bangunan dan penggusuran penduduk Palestina.

Ia menambahkan bahwa pendudukan terus Israel menghancurkan rumah-rumah Palestina, di mana mereka telah menghancurkan atau menyita 302 bangunan milik Palestina selama tahun ini. Pasukan pendudukan Israesl juga menewaskan 24 penduduk Palestina, termasuk wanita, dan membuat 433 orang mengungsi, termasuk di antaranya 251 anak-anak, sebagai akibat dari penghancuran rumah mereka.

Wencesland menyatakan rasa keprihatinan atas tindak kekerasan yang terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Ia juga menekankan bahwa bantuan kemanusiaan dan kebutuhan yang diperlukan harus rutin masuk ke Jalur Gaza untuk menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi.

Sementara itu, Perwakilan AS, Kelly Craft menyatakan bahwa situasi saat ini sulit dan memprihatinkan, tetapi ada langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk meningkatkan kehidupan bagi orang Palestina dan Israel.

Kelly Craft menyerukan adanya akses berkelanjutan dan tanpa hambatan ke Jalur Gaza dan menyatakan bahwa pintu penyeberangan harus tetap terbuka untuk perdagangan komersil, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan pengiriman bahan yang diperlukan untuk rekontruksi Jalur Gaza.

“Kita membutuhkan lebih banyak air di Gaza, dan kami berharap agar dapat memasang pipa air untuk memastikan rekontruksi jaringan air di Gaza,” ujar Kelly Craft.

Perwakilan Federasi Rusia, Vasily Nebenzia, menyerukan Israel untuk menghindari tindakan sepihak, melakukan tindakan pengusiran atau penggusuran penduduk Palestina, dan pendirian permukiman ilegal di tanah-tanah Palestina.

“Kurangnya kemajuan dalam permasalahan Palestina mempengaruhi kawasan. Kita harus mendorong proses perdamaian, mencari stabilitas, dan bekerja untuk mengembalikan proses perdamaian ke jalur yang benar sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani, atas dasar prinsip solusi dua negara dan kerangka hukum yang diakui,” ungkap Vasily Nebenzia.

Perwakilan Tunisia di Dewan Keamanan menegaskan kembali hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka. Perwakilan Tunisia menyatakan harapan akan adanya langkah Bersama untuk berfokus pada tindakan praktis untuk mengakhiri tragedi yang telah berlangsung lama, mengembalikan hak yang sudah dirampas kepada pemilik sahnya dan menegakkan hukum.

“Kami menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk memikul tanggung jawab secara penuh untuk memaksa pendudukan Israel untuk menghormati kewajibannya di bawah hukum internasional dan hukum humaniter internasional, dengan menghentikan segala bentuk pelanggaran, proyek permukiman ilegal, dan setiap tindakan sepihak yang akan mendorong situasi ke arah lebih krisis, sehingga merusak setiap kesempatan untuk mencapai upaya perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan,” ujar Perwakilan Tunisia.

Perwakilan Tunisia menyerukan kepatuhan penuh terhadap resolusi Dewan Keamanan termasuk Resolusi 2334 dan memberikan perlindungan bagi penduduk Palestina terhadap kekerasan pemukim Israel, pasukan pendudukan Israel, dan menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Perwakilan Kenya mengutuk semua tindakan kekerasan Israel, pelanggaran Resolusi 2334, termasuk tindakan provokasi, dan hasutan untuk melakukan kekerasan, pengusiran, hukuman kolektif, serta penghancuran rumah dan pembongkaran infrastruktur penduduk Palestina.

“Implementasi resolusi Dewan Keamanan yang efektif berarti menangani permasalahan permukiman dan kemungkinan hidup bedampingan dalam kerangka solusi dua negara. Pendirian permukiman Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, adalah bentuk pelanggaran hukum internasional dan telah menjadi hambatan dalam menjalankan visi solusi dua negara. Kedua pihak harus berdampingan dalam damai,” kata Perwakilan Kenya di Dewan Keamanan PBB.

(T.FJ/S: Palinfo)

leave a reply
Posting terakhir