Tel Aviv, SPNA - Terlepas dari berbagai kecaman internasional yang terus meluas, pada Rabu (27/10/2021), otoritas pendudukan Israel menyetujui rencana pembangunan sekitar 3.000 unit permukiman ilegal baru di Tepi Barat, Palestina yang diduduki.

Dewan Perencanaan Tinggi Kementerian Pertahanan Israel, yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam izin bangunan di Tepi Barat, menyetujui rencana tersebut selama pertemuan di Yerusalem pada hari Rabu.

Seorang juru bicara Kantor Administrasi Sipil Israel di Tepi Barat mengatakan kepada AFP bahwa Dewan Perencanaan Tinggi Kementerian Pertahanan Israel telah memberikan lampu hijau terkait rencana pembanungan 1.800 ribu unit permukiman, di samping persetujuan terhadap pembangunan 1.344 unit lainnya.

Organisasi anti-permukiman dan hak asasi manusia, Peace Now, mengecam keputusan Dewan Perencanaan Tinggi Israel, dan menekankan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, bukanlah pemerintah perubahan.

“Ini bukanlah pemerintahan perubahan, tetapi pemerintahan kiri sepenuhnya,” sebut Peace Now.

Persetujuan ini tetap dilakukan meskipun pemerintahan Amerika Serikat menyatakan penentangan terhadap rencana kontruksi baru Israel di tanah Palestina, padahal penentangan ini hal yang jarang dilakukan pemerintahan Amerika.

Sehari sebelumnya, pada Selasa, Departemen Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan yang sangat besar dalam menanggapi rencana pembangunan permukiman baru Israel. Pemerintah Amerika menetang keras pembangunan yang bertentangan dengan upaya untuk mengurangi ketegangan dan membahayakan solusi dua negara.

Uni Eropa, juga telah merilis penyataan yang meminta Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman dan menarik kembali tender pembangunan sekitar 1.300 rumah baru di sejumlah pemukiman di Tepi Barat.

“Permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional dan merupakan hambatan besar bagi implementasi solusi dua negara dan pembentukan perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif antara kedua belah pihak,” sebut juru bicara Uni Eropa.

Utusan PBB untuk proses penyelesaian Timur Tengah, Tor Wencesland, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa PBB menyatakan menyatakan keprihatinan atas pengumuman oleh otoritas Israel terkait tender pembangunan unit permukiman baru, dan kelanjutan perluasan permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

“Semua permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, dan akan tetap menjadi hambatan utama bagi perdamaian, serta harus segera dihentikan,” sebut Tor Wencesland.

(T.FJ/S: RT Arabic)