Hebron, SPNA - Anggota Biro Politik Gerakan Perjuangan Palestina Jihad Islam, Yousef Al-Hasayneh, pada Minggu (28/11/2021), mengatakan bahwa penyerbuan Masjid Ibrahimi di kota Hebron yang dilakukan oleh presiden entitas Zionis Israel, Isaac Herzog, merupakan bentuk deklarasi terang-terangan dan tegas dari otoritas pendudukan Israel untuk mendukung aksi terorisme dan kriminalitas pemukim Israel terhadap rakyat Palestina dan dukungan upaya Yahudisasi Masjid Hebron.
Al-Hasayneh, dalam sebuah pernyataan pers, mengatakan bahwa pelecehan Masjid Ibrahimi, melestarikan rasisme dan ekstremisme.
Ia meminta Otoritas Palestina untuk mengambil sikap tegas atas pelanggaran serius terhadap tempat suci umat Islam dan menghentikan kejahatan yang dikoordinasi keamanan Israel, dengan mengorbankan kepentingan dan keamanan rakyat Palestina.
Al-Hasayneh juga menyerukan penduduk Palestina di Hebron untuk meningkatkan ziarah dan kegiatan bersama di Masjid Ibrahimi, serta terus bergerak untuk melindungi tempat-tempat suci dan tanah Palestina yang terancam terus dirampas dan diyahudisasikan. Ia juga meminta penduduk Palestina untuk sibuk dengan perselisihan lainnya, yang memberi keuntungan bagi pendudukan Israel.
Al-Hasayneh menuntut lembaga internasional, khususnya UNESCO yang telah memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam Daftar Warisan Dunia, untuk bertindak segera menghentikan pelanggaran sistematis yang dilakukan otoritas pendudukan Israel.
Pada tahun 2017, Komite Warisan Dunia UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam Daftar Warisan Dunia yang harus dilindungi.
Hebron tidak tunduk pada perjanjian Oslo 1993. Pada tahun 1997, sebuah perjanjian ditandatangani antara otoritas Palestina dan pendudukan Israel tentang penempatan sebagian tentara Israel di Hebron, di mana kota tersebut dibagi menjadi dua bagian: area H1 dan area H2. Area H1 kendalinya diserahkan kepada otoritas Palestina, dan Area H2 tetap berada di bawah kendali tentara Israel, termasuk Kota Tua.
Hebron adalah kota kedua setelah kota Yerusalem dalam prioritas penargetan pembangunan permukiman ilegal di bawah otoritas pendudukan Israel, akibat nilai sejarah dan keagamaannya.
(T.FJ/S: Palestina Today)
