Lembaga Eropa Kecam Pernyataan Duta Besar Ukraina tentang Yerusalem

Masyarakat Eropa untuk Yerusalem meminta Pemerintah Ukraina untuk mengumumkan sikap yang jelas untuk menarik pernyataan tersebut, yang merupakan pelanggaran jelas terhadap status hukum Yerusalem sebagai bagian dari tanah Palestina sesuai dengan hukum internasional, berdasarkan hak-hak historis yang kuat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi Mahkamah Internasional, dan pengakuan serta persetujuan mayoritas negara di dunia.

BY 4adminEdited Sat,18 Dec 2021,12:54 PM

Yerusalem, SPNA - Yayasan Masyarakat Eropa untuk Yerusalem, sebagaimana dilansir Palinfo, pada Jumat (17/12/2021), mengutuk keras pernyataan duta besar Ukraina untuk otoritas pendudukan Israel, Yevgen Kornichuk, di mana ia menyatakan bahwa negaranya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menyebut pihaknya akan memindahkan kedutaannya ke sana.

Selama upacara yang diadakan oleh seorang menteri Israel pada peringatan tiga puluh tahun hubungan antara Ukraina-Israel, Kornishuk mengklaim bahwa tidak ada menteri luar negeri atau duta besar Ukraina yang dapat menyebut Yerusalem selain sebagai ibu kota Israel. Ia menambahkan bahwa kemungkinan akan membuka cabang baru kedutaannya di Yerusalem dalam beberapa bulan.

“Oleh karena itu perlu mengambil sikap cepat untuk memperbaiki masalah ini dan mengambil tindakan yang tepat terhadap diplomat yang menyatakannya,” sebut Masyarakat Eropa untuk Yerusalem.

Masyarakat Eropa untuk Yerusalem menunjukkan bahwa sikap duta besar bertentangan dengan sikap yang telah dinyatakan Ukraina dan seluruh negara Uni Eropa terkait kota Yerusalem.

Yayasan Masyarakat Eropa untuk Yerusalem merupakan badan koordinasi aliansi antara puluhan lembaga yang bekerja untuk perjuangan Palestina dan lembaga-lembaga lain yang mendukung hak-hak Palestina di seluruh benua Eropa.

“Pernyataan pernyataan duta besar Ukraina sangat disayangkan, apalagi dikeluarkan pada saat Israel telah meningkatkan operasi untuk mengubah realitas demografis dan identitas Arab-Islam kota Yerusalem dalam proses pembersihan etnis terluas, melalui kebijakan yang sama dengan apartheid, di mana mereka melakukan penghancuran dan penyitaan rumah-rumah penduduk Palestina dan kepemilikannya oleh Asosiasi Pemukiman Israel,” sebut Masyarakat Eropa untuk Yerusalem

Masyarakat Eropa untuk Yerusalem meminta Pemerintah Ukraina untuk mengumumkan sikap yang jelas untuk menarik pernyataan tersebut, yang merupakan pelanggaran jelas terhadap status hukum Yerusalem sebagai bagian dari tanah Palestina sesuai dengan hukum internasional, berdasarkan hak-hak historis yang kuat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi Mahkamah Internasional, dan pengakuan serta persetujuan mayoritas negara di dunia.

“154 negara memberikan suara dengan mengakui Negara Palestina di tanah yang diduduki (oleh Israel) pada tahun 1967, termasuk Yerusalem,” sebut Masyarakat Eropa untuk Yerusalem.

Yayasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat internasional menegaskan bahwa Yerusalem adalah wilayah pendudukan dan bahwa kedutaan tidak seharusnya didirikan di Yerusalem selama statusnya tidak diputuskan melalui negosiasi antara kedua pihak yang bersangkutan.

Masyarakat Eropa untuk Yerusalem memperingatkan bahwa setiap perubahan dalam sikap Ukraina akan semakin mendorong Israel untuk terus memaksakan kontrol penuh atas situs suci umat Islam dan Kristen di kota Yerusalem yang diduduki.

Perubahan sikap yang tidak bisa diterima ini mendukung kebijakan pendudukan Israel untuk melakukan upaya Yahudisasi, pemindahan paksa penduduk sipil Palestina, dan aneksasi tanah Palestina, yang akan menambah penderitaan sehari-hari penduduk Palestina di Yerusalem.

(T.FJ/S: Palinfo)

leave a reply
Posting terakhir

Pertemuan Astana tentang Suriah Terbitkan 17 Poin Pernyataan Bersama

Pertemuan internasional ke-15 Astana tentang Suriah tersebut dihadiri oleh delegasi negara penjamin proses Astana (Rusia, Iran dan Turki), perwakilan pemerintah Suriah dan pihak oposisi, negara-negara yang memiliki status pengamat dalam proses Astana (Irak, Lebanon dan Yordania), perwakilan Kemenlu Kazakhstan, serta delegasi PBB yang dipimpin oleh Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah Geir Pedersen.