Israel Keluarkan 1.595 Perintah Penahanan Administratif Selama 2021

Operasi penahanan administratif merupakan salah satu kebijakan sistematis yang paling nyata yang digunakan oleh otoritas pendudukan Israel terhadap penduduk Palestina, di mana mereka menargetkan para tokoh Palestina di berbagai lapisan masyarakat, yang bertujuan untuk merusak dan melemahkan setiap kondisi perjuangan rakyat Palestina.

BY 4adminEdited Mon,03 Jan 2022,12:53 PM

Ramallah, SPNA - Komite Narapidana Palestina, sebagaimana dilansir Palinfo, pada Minggu (02/01/2022), mengatakan bahwa otoritas pendudukan Israel mengeluarkan sebanyak 1.595 perintah penahanan administratif terhadap mantan narapidana Palestina yang telah menghabiskan bertahun-tahun di penjara pendudukan Israel dan narapidana baru.

Komite Narapidana Palestina menyatakan hal tersebut dalam sebuah dokumen informasi bersamaan dengan pengumuman sekitar 500 tahanan administratif yang telah memboikot pengadilan otoritas pendudukan Israel.

Dokumen menyebutkan bahwa angka tertinggi pengeluaran surat perintah penahanan administratif terjadi selama Mei 2021, di mana angkanya mencapai 200 surat perintah.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa sekitar 60 tahanan dan tahanan administratif telah melakukan mogok makan, sebagian besar menentang penahanan administratif.

Hisham Abu Hawash (40 tahun), yang berasal dari Hebron, masih melanjutkan mogok makan terbuka hingga hari ke-139. Pada saat ini, menurut laporan medis, kondisi Hisham Abu Hawash sangat memprihatinkn, ia menghadapi kemungkinan kematian mendadak.

Operasi penahanan administratif merupakan salah satu kebijakan sistematis yang paling nyata yang digunakan oleh otoritas pendudukan Israel terhadap penduduk Palestina, di mana mereka menargetkan para tokoh Palestina di berbagai lapisan masyarakat, yang bertujuan untuk merusak dan melemahkan setiap kondisi perjuangan rakyat Palestina.

Otoritas pendudukan Israel menggunakan pengadilan militer untuk mengkonsolidasikan kebijakan penahanan administratif, dengan melanggar jaminan pengadilan yang adil, di mana pengadilan menolak memberikan alasan atau tuduhan penangkapan kepada tahanan dan pengacara, dengan dalih “rahasia”.

“Ini hanyalah pengadilan fiktif,” sebut dokumen informasi yang disampaikan Komite Narapidana Palestina.

Pada saat pecahnya Intifadah Al-Aqsha, pada tahun 2000, otoritas pendudukan Israel meningkatkan kebijakan penahanan administratif, di mana jumlah tahanan administratif pada awal tahun 2003 mencapai 1000 tahanan.

Pada saat pecahnya pemberontakan rakyat pada 1 Oktober 2015, otoritas pendudukan Israel kembali mengintensifkan kebijakan penahanan administratif, di mana jumlah tahanan administratif mendekati angka sekitar 800 orang.

(T.FJ/S: Palinfo)

leave a reply
Posting terakhir