Ramallah, SPNA - Pusat Studi Tahanan Palestina, pada Sabtu (02/04/2022), mengkonfirmasi bahwa otoritas pendudukan Israel selama bulan Maret 2022 terus meningkatkan kampanye kekerasan dan penangkapan terhadap penduduk Palestina, di mana tercatat sebanyak 470 penangkapan terjadi, termasuk 64 anak-anak dan tujuh perempuan.

Dalam laporan bulanannya terkait penangkapan, Kantor Pusat Studi Tahanan Palestina mengklarifikasi bahwa pendudukan meningkatkan operasi penangkapan selama sebulan terakhir di berbagai kota dan desa di Tepi Barat, termasuk di tanah Palestina 48.

Yerusalem menduduki tempat pertama dalam jumlah dari tahanan, yang berjumlah (176) penangkapan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dari Jalur Gaza, pasukan pendudukan Israel menangkap sembilan penduduk, termasuk Wael Matar dari utara Jalur Gaza dan Ibrahim Abu Hasira dari Kota Gaza. Mereka ditangkap pada saat melewati pos pemeriksaan Beit Hanoun-Erez dan tujuh orang lainnya ditangkap saat melintasi pagar perbatasan di selatan dan utara Jalur Gaza.

Selama sebulan terakhir, pasukan pendudukan Israel juga menangkap tiga anggota Dewan Legislatif, di antaranya anggota parlemen Nasser Abdel-Gawad dari Deir Ballut, Salfit, yang ditangkap setelah aksi penggerebekan di rumahnya. Kemudian Ahmed Atoun, anggota parlemen Yerusalem. Selanjutnya Khalil Rabi’ dari Yatta, selatan Hebron, yang diinterogasi selama berjam-jam, tetapi ia dibebaskan, sehingga jumlah anggota parlemen yang ditangkap menjadi sembilan orang.

Penangkapan Perempuan dan Anak-anak

Peneliti dan Direktur Pusat Informasi Tahanan Palestina, Riyad Al-Ashkar, mengatakan bahwa otoritas pendudukan Israel melanjutkan kekerasan selama bulan Maret dengan menargetkan anak-anak melalui serangkaian aksi penangkapan, tahanan rumah, dan pengenaan denda keuangan bagi keluarga mereka.

Riyad Al-Ashkar memantau 64 kasus penangkapan anak di bawah umur, di mana yang anak paling muda di antaranya adalah Muhammad Sinokrot (9 tahun) dan Daoud Hijazi (11 tahun), dari desa Al-Isawiya, timur laut Yerusalem, dan Qusai Wael Jado (11 tahun), dari kamp Aida, utara Betlehem.

Tujuh perempuan, termasuk dua tawanan yang baru dibebaskan. Pertama, yaitu seorang jurnalis, dan editor Bushra Al-Taweel dari Al-Bireh, yang ditangkap di pos pemeriksaan Za’tara, selatan Nablus, di mana surat perintah penahanan administratif dikeluarkan terhadapnya selama tiga bulan. Selanjutnya adalah Yasmine Shaaban dari Jenin, yang dibebaskan dua tahun lalu setelah empat tahun ditahan.

Pasukan pendudukan Israel juga menangkap dua mahasiswi Universitas An-Najah, Aida Al-Masri dan Amna Bilal Shtayyeh, setelah menggerebek rumah mereka di kota Nablus. Mereka juga menangkap Wejdan Bishara Halaseh, yang berasal dari lingkungan Jabal Al-Mukabber di Yerusalem, dan menangkap Najwa Adnan, dari Nablus saat berada di masjid Al-Aqsha, dan baru dibebaskan keesokan harinya.

Aksi Mogok Makan Berhasil

Al-Ashqar mengindikasikan bahwa para tahanan melakukan mogok makan terbuka selama sebulan terakhir, setelah serangkaian langkah perjuangan yang mereka ambil untuk menolak hukuman yang dijatuhkan oleh administrasi penjara terhadap mereka.

Al-Ashqar menunjukkan bahwa tuntutan para tahanan disetujui oleh otoritas pendudukan Israel untuk mencegah para tahanan melakukan aksi mogok massal, khususnya pembukaan berbagai jenis kantin yang dilarang pendudukan dari para tahanan, pengaktifan kembali telepon umum bagi narapidana yang sakit di Rumah Sakit Penjara Ramle, pembatalan keputusan pemindahan narapidana penjara seumur hidup setiap enam bulan, penambahan jumlah uang yang disimpan di rekening narapidana di kantin penjara, dan perjanjian yang jelas terkait pemasangan telepon umum bagi tahanan perempuan.

Pengadilan Administrasi Politik

Al-Ashqar menganggap bahwa keputusan terus dikeluarkannya hukuman administratif terhadap para tahanan meskipun pengadilan gagal mendatangkan bukti yang jelas. Ini menunjukkan kebijakan pengadilan formalitas dan palsu yang dihasilkan pengadilan administrasi. Al-Ashqar menegaskan bahwa pengadilan tersebut adalah pengadilan politik yang berdiri di belakang dinas intelijen pendudukan Israel.

Selama bulan Maret, pengadilan pendudukan palsu ini telah mengeluarkan 91 hukuman administratif baik baru dan pembaruan hukuman, mulai dari dua hingga enam bulan, sehingga jumlah perintah administratif yang dikeluarkan sejak awal tahun ini menjadi 294 hukuman.

490 tahanan administrasi sejak awal tahun ini terus memboikot pengadilan administrasi, dengan tujuan untuk menjelaskan praktik sewenang-wenang yang menghukum mereka tanpa tuduhan apa pun. Otoritas pendudukan Israel menggunakan hukuman administrasi sebagai hukuman kolektif bagi penduduk Palestina, untuk memastikan penangkapan ratusan penduduk Palestina tanpa proses pengadilan atau tuntutan.

Otoritas pendudukan Israel masih tidak mau membuka arsip narapidana administratif, yang dapat mendorong para narapidana di masa mendatang untuk meningkatkan langkah perjuangan mereka, yang dapat mencapai mogok makan massal secara terbuka.

(T.FJ/S: Palinfo)