Ramallah, SPNA - Media Israel, pada Selasa (10/05/2022) melaporkan bahwa pemerintah pendudukan Israel telah menyetujui pembentukan dewan otoritas permukiman baru di Tepi Barat, untuk pertama kalinya dalam 24 tahun terakhir.
“Komandan Distrik Pusat tentara Israel, Yehuda Fox, telah secara resmi menandatangani pembentukan otoritas lokal permukiman baru di Tepi Barat, setelah persetujuan Menteri Pertahanan Benny Gantz,” lapor Media 0404 Israel.
Dewan Otoritas Pemukiman Baru akan dinamakan Bab Samaria, yang mencakup permukiman Etz Ephraim, yang dibangun di atas tanah di kota Mas-ha Palestina, yang terletak di sebelah barat Salfit (utara Tepi Barat), dan juga mencakup Sha’arei Tikva, yang terletak di tenggara Qalqilya. Keduanya akan menjadi wewenang Dewan Pemukiman Samaria, berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Israel.
Ketua Dewan Permukiman Samaria, Yossi Dagan, menganggap bahwa pembentukan dewan baru sebagai langkah bersejarah dan langkah strategis untuk memperkuat permukiman.
“Berdasarkan akumulasi pengalaman sejarah permukiman, mengubah permukiman besar menjadi dewan permukiman akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan tempat tersebut, dan dapat mengubahnya menjadi pusat kota besar,” sebut Yossi Dagan.
Ia menunjukkan bahwa hal ini akan membuka jalan untuk mencapai satu juta pemukim Israel di Tepi Barat. Hal ini juga berarti adanya tindakan untuk membangun lebih banyak permukiman dan mengubah permukiman besar menjadi kota-kota besar untuk mendatangkan lebih banyak pemukim Israel (di tanah Palestina).
Kantor Administrasi Sipil Israel di Tepi Barat, pada Jumat lalu, mengumumkan bahwa kantor bagian Komite Dewan Perencanaan Tertinggi akan mengadakan pertemuan pada Kamis depan, dengan tujuan menyetujui rencana permukiman baru, termasuk tiga ribu dan 988 unit rumah di permukiman.
Persetujuan proyek permukiman besar ini datang sebelum kunjungan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, ke negara pendudukan Israel, yang dijadwalkan akan dilakukan pada akhir Juni mendatang.
Oktober tahun lalu, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyatakan keprihatinan besar atas pembangunan unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.
“Semua permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, dan akan tetap menjadi hambatan utama bagi perdamaian, serta harus segera dihentikan,” sebut Tor Wencesland, utusan PBB untuk proses penyelesaian Timur Tengah.
Data dari organisasi hak asasi manusia Israel, Peace Now, menunjukkan bahwa saat ini ada sekitar 666.000 pemukim Israel, yang tersebar di sebanyak 145 permukiman besar, dan 140 pusat permukiman lainnya (secara tanpa izin) di Tepi Barat, termasuk Yerusalem.
(T.FJ/S: Palinfo)
