Yerusalem, SPNA - Israel, pada Selasa (10/05/2022), menegaskan bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan Masjid Al-Aqsha (yang disebut sebagai Bukit Bait Suci oleh Israel) akan diambil oleh pemerintah penduudukan Israel, tanpa memperhatikan tekanan pihak asing atau tekanan politik.

“Laporan mengklaim bahwa telah terjadi perubahan status quo di Bukit Bait Suci (Kompleks Masjid Al-Aqsha) karena tekanan politik. Ini terkait sebuah insiden yang terjadi sekitar satu setengah bulan yang lalu. Benar, sekitar satu setengah bulan yang lalu, permintaan Yordania diterima untuk menambah karyawan Departeman Wakaf Islam di Bukit Bait Suci (Masjid Al-Aqsha) sebesar 50 orang, tetapi Israel tidak menanggapi permintaan ini,” kata kantor Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa dalam praktiknya, sebanyak enam karyawan Departemen Wakaf Islam yang terindikasi mendukung Hamas dikeluarkan dari Bukit Bait Suci (Masjid Al-Aqsha), sebagai gantinya sebanyak 12 karyawan baru diangkat dalam daftar staf yang sudah ada, tanpa menambah jumlah karyawan baru.

“Di sini, tidak ada perubahan atau pembaruan terkait status quo di Bukit Bait Suci (Masjid Al-Aqsha), di mana kedaulatan Israel masih dipertahankan,” sebut kantor Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

Kantor pemerintahan Naftali Bennett menyatakan bahwa semua keputusan terkait Bukit Bait Suci (Kompleks Masjid Al-Aqsha) akan diambil oleh pemerintah Israel berdasarkan pertimbangan kedaulatan, kebebasan beribadah, dan keamanan, tanpa memperhatikan tekanan yang diberikan oleh pihak asing atau tekanan politik.

Departemen Wakaf Islam Yordania merupakan penanggung jawab terhadap urusan kompleks Al-Aqsha yang memiliki luas sekitar 14,4 hektare. Namun, pemerintah pendudukan Israel membiarkan pemukim Yahudi ektremis dan fanatik menyerbu masuk kompleks Al-Aqsha dengan melanggar kesuciannya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, pada Selasa (10/05/2022), mengatakan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas tempat-tempat suci Palestina di Yerusalem.

“Yerusalem adalah tanah Palestina yang diduduki Israel. Sebagai otoritas pendudukan, ia tidak memiliki kedaulatan atas Masjid Al-Aqsha, yang luas keseluruhannya 144 dunum (14,4 hektare) merupakan tempat ibadah khusus bagi umat Islam,” sebut Ayman Safadi.

Ia menegaskan kembali bahwa Departemen Tempat Suci Islam Kementerian Wakaf Islam Yordania memiliki wewenang eksklusif untuk mengelola semua urusan kompleks Al-Aqsha berdasarkan keadaan historis dan hukum yang ada.

“Sikap kami jelas. Tidak ada kedaulatan Israel atas tempat-tempat suci Palestina (di Yeruslaem). Departemen Wakaf Yordania adalah satu-satunya otoritas yang punya hak menjalankannya. Kami menolak tindakan Israel yang bertujuan mengubah kondisi historis dan hukum di tempat-tempat suci Islam dan Kristen Palestina. Tindakan ini mencederai perasaan lebih dari satu miliar dua ratus juta umat Islam dan mendorong kawasan tersebut ke arah yang lebih parah,” sebut Ayman Safadi.

“Pesannya jelas dan sikapnya jelas. Israel tidak memiliki kedaulatan atas tempat-tempat suci tersebut. Yerusalem yang diduduki adalah ibu kota negara Palestina yang harus diwujudkan secara bebas dan merdeka sesuai garis 4 Juni 1967. Inilah cara untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh dan adil,” sebut Ayman Safadi.

(T.FJ/S: RT Arabic)