Hebron, SPNA - Kantor Administrasi Sipil Israel, pada Selasa (24/05/2022) menyetujui pengesahan posko permukiman terdepan di tanah kota Dura, sebelah barat Hebron (selatan Tepi Barat).
Dewan Tertinggi Perencanaan dan Pembangunan dalam Kantor Administrasi Sipil menerbitkan rencana lembaga terperinci yang bertujuan untuk melegitimasi pos terdepan “Mitzpe Lachish”, dan melampirkannya ke permukiman “Neghot” di kota Dura.
“Luas posko permukiman baru ini 520 dunum (52 hektare). Otoritas pendudukan Israel akan bekerja untuk menghubungkannya dengan permukiman Israel yang sudah ada dan membangun sebanyak 158 unit permukiman baru di dalamnya, sebagai alternatif untuk membangun permukiman baru, sesuai dengan rencana yang telah diterbitkan,” sebut media Israel sebagaimana dilansir Palinfo.
Menurut data gerakan hak asasi manusia Israel, Peace Now, saat ini terdapat sekitar 666.000 unit permukim, 145 permukiman besar dan 140 posko permukiman terdepan di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem.
Hukum internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem sebagai wilayah pendudukan dan semua kegiatan pembangunan permukiman di sana atau di tanah Palestina tersebut adalah ilegal berdasarkan hukum internasional.
Sebelumnya, pada akhir 2021, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyatakan keprihatinan besar atas pengumuman tender Israel atas pembangunan unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.
“Semua permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, dan akan tetap menjadi hambatan utama bagi perdamaian, serta harus segera dihentikan,” sebut Tor Wencesland.
(T.FJ/S: Palinfo)
