Tel Aviv, SPNA - Pemimpin oposisi Israel, Benjamin Netanyahu, sebagaimana dilansir RT Arabic, pada Selasa (04/10/2022), berjanji untuk mendukung pembangunan perumahan besar-besaran di permukiman ilegal di tanah Palestina di Tepi Barat, jika dirinya terpilih kembali sebagai perdana menteri pada pemilu Israel yang akan digelar November nanti.
Netanyahu, bersama dengan 30 anggota Partai Likud, dan 26 politisi lainnya dari Partai Shas, Partai United Torah Judaism, Partai Religious Zionist dan Partai The Jewish Home, menandatangani “Deklarasi Gerakan Kedaulatan” dengan tujuan pengembangan permukiman ilegal dan pembangunan permukiman ilegal baru di tanah Palestina di Tepi Barat.
Sebuah pernyataan aksi kampanye “Pindah ke Timur”, yang dipelopori “Gerakan Kedaulatan”, menyatakan bahwa solusi terbaik bagi krisis perumahan adalah pembangunan di Tepi Barat. Pernyataan itu menambahkan bahwa permasalahan rumah, termasuk harga perumahan yang tinggi, di pusat kota Israel membutuhkan pembangunan besar-besaran di daerah Yudea dan Samaria (Tepi Barat Palestina).
“Pembangunan ribuan rumah di poros Tel Aviv-Ariel akan menyebabkan peningkatan pasokan lahan konstruksi dan penurunan harga perumahan yang signifikan,” sebut pernyataan tersebut.
Pihak penandatangan pernyataan “Deklarasi Gerakan Kedaulatan” tersebut berjanji untuk menggunakan semua alat dan mekanisme di parlemen yang mereka miliki untuk melaksanakan pembangunan permukiman, termasuk mengubah peraturan untuk memfasilitasi pemberian izin bangunan bagi pemukim.
Benjamin Netanyahu membubuhkan namanya di dokumen tersebut. sementara pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, semakin menentang pembangunan permukiman, yang bisa membuatnya berselisih dengan Washington.
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), sudah berulangkali menyatakan bahwa permukiman Israel di tanah Palestina di Tepi Barat adalah ilegal berdasarkan hukum internasional.
Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, pada Rabu (28/09/2022), menyatakan bahwa permukiman Israel adalah ilegal dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi PBB. Ia meminta pemerintah Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman di Tepi Barat, Palestina yang diduduki.
Ia mendesak pihak berwenang Israel untuk segera menghentikan penghancuran bangunan penduduk Palestina, pemindahan paksa, dan pengusiran warga Palestina, karena hal tersebut sesuai kewajiban mereka di payung hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Tor Wennesland juga mendesak pihak berwenang Israel untuk menyetujui rencana yang dapat memungkinkan penduduk Palestina untuk membangun bangunan secara legal di tanah mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Selama 17 Juni dan 20 September, pihak berwenang Israel telah menghancurkan, menyita atau memaksa penduduk Palestina untuk menghancurkan sebanyak 316 bangunan, dengan alasan kurangnya izin untuk mendirikan bangunan dari pihak Israel, izin yang hampir tidak mungkin didapatkan oleh penduduk Palestina, di mana 41 dari bangunan tersebut merupakan sumbangan sejumlah lembaga donor kemanusiaan.
(T.FJ/S: RT Arabic)
