Yerusalem, SPNA - Sebanyak 65 kelompok hak asasi manusia Palestina, regional dan internasional, melayngkan surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, yang berisi desakan untuk mengambil tindakan nyata guna memastikan keadilan bagi Palestina dan rakyatnya. Turk mengambil peran barunya awal pekan ini.
Dikutip MEMO, pada Kamis (20/10/2022), dalam suratnya, kelompok-kelompok tersebut menyoroti beberapa kebijakan dan praktik Israel yang lebih mengkhawatirkan yang diberlakukan terhadap Palestina. Secara khusus, mereka menekankan penutupan dan blokade atas Jalur Gaza yang telah diberlakukan israel selama 15 tahun; eskalasi serangan militer di kota-kota Palestina; dan tindakan hukuman kolektifnya dengan penutupan kamp pengungsi Shuafat dan Anata, serta kebijakan "tembak untuk membunuh" yang diadopsi oleh pasukan pendudukan Israel. Meningkatnya penangkapan dan penahanan massal yang sewenang-wenang oleh negara pendudukan, termasuk penahanan administratif yang bersifat menghukum, juga menjadi poin pembahasan.
Memperhatikan bahwa rakyat Palestina telah ditolak hak mereka untuk menentukan nasib sendiri selama beberapa dekade, surat bersama itu menekankan bahwa situasi hak asasi manusia di Palestina harus menjadi agenda utama Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Pemutakhiran tahunan Basis Data PBB tentang Kegiatan Bisnis Permukiman, sebagaimana diamanatkan oleh organisasi internasional, harus menjadi prioritas, kata para penandatangan.
Pada saat yang sama, surat itu menyoroti pembungkaman sistematis Israel terhadap pembela hak asasi manusia dan menyuarakan oposisi bersama terhadap kebijakan dan praktik Israel yang melanggar hukum, termasuk pelarangan sewenang-wenang terhadap enam organisasi masyarakat sipil Palestina yang terkemuka.
(T.RA/S: MEMO)
