Cairo, SPNA - Parlemen Arab, pada Jumat (21/10/2022), menegaskan bahwa blokade otoritas pendudukan Israel terhadap kota Nablus merupakan pelanggaran nyata terhadap semua hukum dan norma internasional. Parlemen Arab menyerukan masyarakat internasional untuk terlibat untuk mengakhiri blokade yang telah berlangsung selama lebih dari 10 hari.

“Blokade telah menyebabkan penurunan tajam kondisi ekonomi dan menyebabkan penduduk Palestina di provinsi tersebut mengalami penderitaan, serta melarang mereka menjalankan kehidupan normal,” kata Parlemen Arab dalam pernyataan pers.

Parlemen Arab menekankan bahwa Nablus telah mengalami penderitaan tragis akibat blokade. Parlemen Arab menyatakan Nablus membutuhkan sikap tegas dari komunitas internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk ikut bertanggung jawab secara moral, hukum, dan politik untuk menghentikan pelanggaran ini.

Parlemen Arab meminta Dewan Hak Asasi Manusia, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan lembaga terkait untuk menghentikan praktik pendudukan yang tidak manusiawi.

Parlemen Arab menyatakan dukungannya terhadap inisiatif yang diajukan oleh sejumlah lembaga, yang bertujuan untuk mengakhiri blokade yang tidak adil di Nablus dan membantu orang-orang Palestina di provinsi tersebut untuk menjalani kehidupan normal, serta untuk mendapatkan akses ke layanan paling dasar yang telah memburuk akibat blokade.

Parlemen Arab menunjukkan bahwa blokade merupakan kejahatan lanjutan dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas pendudukan Israel di semua kota Palestina yang diduduki, terutama kebijakan yang bertujuan untuk melakukan yahudisasi kota Yerusalem, yang terlihat melalui serbuan terus menerus terhadap Masjid Al-Aqsha dan kejahatan terhadap orang-orang Palestina di Yerusalem.

(T.FJ/S: Palinfo)