Hebron, SPNA - Otoritas pendudukan Israel, pada Kamis (17/11/2022), mengumumkan penghancuran sekolah dasar Palestina di Masafer Yatta, selatan Hebron.
Koordinator Komite Perlindungan dan Ketahanan yang memantau permukiman ilegal Israel di Masafer Yatta, Fouad Al-Amour, mengatakan dalam pernyataan pers bahwa otoritas pendudukan Israel menyerahkan surat pemberitahuan penghancuran sekolah yang sedang dibangun di Masafer Yatta, dengan dalih bangunan tersebut dibangun tanpa izin dari otoritas pendudukan Israel.
Fouad Al-Amour mengindikasikan bahwa surat tersebut berisi pemberitahuan kemungkinan penghancuran akan segera dilakukan, sesuai Peraturan No. 96, yang dikenal dengan penghancuran dan pembongkaran bangunan dalam waktu 96 jam.
Sekolah tersebut merupakan sekolah sederhana yang berdinding seng. Siswa Palestina dari kawasan sekitar dijadwalkan akan belajar di sekolah tersebut.
Otoritas pendudukan Israel meningkatkan serangan terhadap penduduk Palestina di berbagai desa dan menghancurkan Masafer Yatta, selatan Hebron, dengan cara menghancurkan rumah dan fasilitas penduduk Palestina.
Otoritas pendudukan Israel mencegah penduduk Palestina membangun bangunan atau rumah, dan merampas listrik dan sumber air minum, dengan tujuan memaksa penduduk Palestina pindah dari rumah dan meninggalkan tanah mereka, sehingga dapat dimanfaatkan demi kepentingan perluasan permukiman ilegal Israel.
Organisasi hak asasi manusia Palestina dan internasional mengatakan bahwa otoritas pendudukan Israel membatasi pembangunan Palestina di Tepi Barat, dengan memberlakukan pembatasan luas pada izin bangunan. Di sisi lain, mereka menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam izin bangunan yang diberikan untuk mendirikan permukiman Israel di Tepi Barat.
Selama bulan Oktober lalu, otoritas pendudukan Israel mengeluarkan 12 surat pemberitahuan di Tepi Barat, mulai dari pemberitahuan pembongkaran, penangguhan pembangunan, atau penggusuran, dengan alasan tidak memiliki izin dari otoritas pendudukan Israel.
Dalih otoritas pendudukan Israel dalam melakukan penghancuran adalah kurangnya syarat izin bangunan, seperti yang terjadi di sebagian besar penghancuran rumah-rumah dan bangunan Palestina lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghambat penduduk Palestina untuk membangun dan mengusir penduduk Palestina dari tanah mereka.
“Hampir tidak mungkin bagi orang Palestina untuk mendapatkan izin semacam itu di Yerusalem yang diduduki. Ini mengacu pada birokrasi dan kebijakan pembatasan (ruang hidup) yang dilakukan oleh otoritas pendudukan Israel terhadap orang-orang Palestina di Yerusalem dan Area C, di mana Israel mengendalikan konstruksi. yang konstruksinya dikontrol oleh Israel,” sebut laporan Organisasi PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina (OCHA), pada pertengahan tahun ini.
Otoritas pendudukan Israel bekerja untuk memperuntukkan tanah dan ruang yang tersedia untuk konstruksi di Yerusalem dan kawasan Zona C untuk kepentingan perluasan permukiman ilegal, yang secara internasional dilarang dan bertentangan dengan hukum internasional.
“Orang-orang Palestina di Tepi Barat hidup dalam kondisi sulit, akibat serangkaian kebijakan dan praktik pendudukan jangka panjang, akibat sistem perencanaan yang membatasi dan diskriminatif diterapkan di Zona C, Yerusalem Timur, dan daerah-daerah yang berada di bawah kendali Israel. Ini mencegah orang-orang Palestina untuk memenuhi kebutuhan rumah atau tempat tinggal, mata pencaharian, dan kebutuhan layanan dasar,” kata laporan OCHA.
(T.FJ/S: Palinfo)
