Ramallah, SPNA - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, pada Senin (09/01/2023), berkata bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pendudukan Israel saat ini terkait pembajakan dana Palestina bertujuan untuk merusak dan mendorong otoritas Palestina ke krisis finansial.
“Tindakan pembajakan, perampasan, dan balas dendam yang dilakukan oleh penguasa pendudukan Israel tidak akan menyurutkan rakyat dan kepemimpinan (Palestina) kami untuk bergerak maju dalam perjuangan politik, diplomatik, dan hukum. Kami tidak menukar hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan dengan uang atau hak istimewa,” kata Mohammad Shtayyeh.
Mohammad Shtayyeh menyebutkan bahwa langkah-langkah yang diambil otoritas pendudukan Israel di bawah pemerintahan baru adalah perang baru melawan rakyat Palestina, dana, dan perang melawan otoritas nasional. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut telah menargetkan seluruh proyek nasional Palestina.
“Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pendudukan Israel dengan memotong dana kompensasi bagi orang Israel yang terbunuh akibat tindakan orang Palestina adalah tindakan ilegal dan tidak sah. Kami tidak mengakui hal itu,” kata Mohammad Shtayyeh.
Mohammad Shtayyeh meminta komunitas internasional untuk menekan pemerintah pendudukan Israel agar menghentikan pembajakan uang pemerintah otoritas Palestina dan mengembalikan semua dana dan iuran Palestina yang telah ditahan secara tidak adil.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Minggu (08/01/2023), telah menandatangani perintah untuk memotong 139 juta shekel atau hampir 40 juta dolar Amerika Serikat dari dana pendapatan pajak Palestina. Pemotongan ini dilakukan dengan dalih dana tersebut akan disalurkan kepada keluarga Israel yang putranya terbunuh dalam operasi yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina.
Keputusan tersebut mengharuskan penyitaan 139 juta shekel pendapatan pajak yang dikumpulkan otoritas pendudukan Israel atas nama Otoritas Palestina.
Keputusan tersebut lahir setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pusat Israel, yang menuduh bahwa Otoritas Palestina bertanggung jawab atas beberapa kejadian yang dituduh Israel sebagai tindakan teroris.
(T.FJ/S: RT Arabic)
