Tepi Barat, SPNA - Komisi Perlawanan Permukiman dan Tembok Apartheid pada hari Sabtu (14/1/2023) mengatakan bahwa otoritas pendudukan Israel telah menerbitkan 5.820 perintah sejak 2015 untuk menghancurkan dan memindahkan bangunan dan fasilitas Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem, sebagai upaya untuk menghentikan pembangunan, perluasan dan pertumbuhan alami Palestina di wilayah tersebut.

Lembaga ini menyatakan bahwa sebagian besar perintah ini terkonsentrasi di Kegubernuran Hebron, dengan 1.584 perintah, Kegubernuran Bethlehem, dengan 735 perintah, dan Kegubernuran Ramallah, dengan 704 perintah.

Kepala komisi, Moayad Shaaban, mengatakan bahwa otoritas pendudukan menggunakan perintah penghancuran sebagai sarana untuk mencegah pembangunan Palestina dan perluasan perkotaan, khususnya di daerah yang diklasifikasikan sebagai Area C, yang berada di bawah kendali penuh militer Israel. Hal ini dilakukan dengan mencegah warga Palestina mempersiapkan rencana struktural untuk desa mereka, dan tidak menyetujuinya jika sudah disiapkan dan diserahkan kepada pemerintah militer Israel untuk disetujui.

Dia menambahkan bahwa Israel ingin menggunakan wilayah ini, yang mewakili 61% dari total wilayah Tepi Barat yang diduduki, untuk membangun permukiman dan sebagai cadangan geografis strategis di masa depan.

Tahun lalu, turur Shaaban, tercatat sebagai rekor tertinggi jumlah perintah yang diajukan ke Palestina, yang mencapai total 1.220 di semua Kegubernuran Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan 875 perintah yang dikeluarkan pada 2021 dan 736 pada tahun 2020.

Rekor rekor baru menunjukkan “kebijakan dan arahan baru oleh otoritas pendudukan dalam menangani konstruksi Palestina dan pertumbuhan alami desa dan kota Palestina,” imbuhnya.

(T.RA/S: IMEMC News)