Madrid, SPNA - Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, pada Jumat (17/02/2023), mengatakan bahwa keputusan Dewan Kota Barcelona untuk menangguhkan sementara hubungannya dengan Israel dan program Kota Kembar dengan Tel Aviv adalah keputusan sepihak yang merugikan prinsip keterbukaan kota tersebut.

“Saya pikir pesan Barcelona adalah menjadi kota terbuka, seperti halnya di Spanyol. Saya pikir keputusan yang diambil oleh walikota telah merusak nilai ini,” kata Jose Manuel Albares, selama konferensi ekonomi di Barcelona.

Pemerintahan Kota Barcelona di Spanyol, pada Rabu (08/02/2023), mengumumkan penghentian sementara hubungan kelembagaan dengan Israel, terutama terkait pejanjian Kota Kembar atau Sister City dengan Tel Aviv. Hal ini akan ditangguhkan sampai pihak berwenang Israel mengakhiri pelanggaran sistematis hak asasi manusia terhadap penduduk Palestina.

Dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, walikota Barcelona, Ada Colau, mengatakan bahwa keputusan untuk menangguhkan sementara perjanjian Kota Kembar tersebut muncul sebagai hasil dari petisi yang diajukan oleh sejumlah kelompok pro-Palestina di Barcelona.

“Saya memutuskan menangguhkan sementara hubungan dengan Israel dan dengan institusi resmi negara tersebut, khususnya perjanjian Kota Kembar dengan Tel Aviv, sampai otoritas Israel mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia sistematis yang dilakukan terhadap penduduk Palestina,” kata Ada Colau.

Ia berharap bahwa penangguhan ini bersifat sementara karena yang pemerintahannya inginkan adalah ajakan berpikir dan bertindak untuk mengakhiri pelanggaran HAM.

Keputusan tersebut disambut baik di Palestina, tetapi di sisi lain juga menuai kecaman keras, terutama dari Federasi Komunitas Yahudi di Spanyol.

(T.FJ/S: RT Arabic)