Knesset Keluarkan Undang-undang yang Izinkan Penggerebekan Tanpa Perintah Pengadilan

“Kami menentang undang-undang ini sejak awal karena dapat menyebabkan pelanggaran berat terhadap hak dan keamanan pribadi. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak atas prosedur peradilan yang lengkap dan adil,” kata Front dan Aliansi Arab untuk Perubahan.

BY 4adminEdited Wed,29 Mar 2023,02:27 PM

Tel Aviv, SPNA - Majelis Umum Knesset, pada Selasa malam (28/03/2023), memberikan kekuatan bagi polisi Israel untuk menyerbu dan melakukan penggerebekan rumah di tanah 1948 (wilayah negara Israel sekarang), tanpa perintah pengadilan.

Front dan Aliansi Arab untuk Perubahan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Majelis Umum Knesset akhirnya menyetujui proposal yang memberikan kekuatan bagi pihak kepolisian untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan rumah tanpa perintah pengadilan dan melakukan pemeriksaan sesuai keputusan polisi di tempat, tanpa adanya kriteria yang jelas atau mengawasi petugas yang mengambil keputusan tersebut.

Sebenyak 20 anggota mendukung dan 6 menentang proposal tersebut, termasuk perwakilan dari Front dan Liga Arab untuk Perubahan.

“Kami menentang undang-undang ini sejak awal karena dapat menyebabkan pelanggaran berat terhadap hak dan keamanan pribadi. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak atas prosedur peradilan yang lengkap dan adil,” kata Front dan Aliansi Arab untuk Perubahan.

Front dan Aliansi Arab untuk Perubahan menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang tersebut polisi akan diberikan kekuasaan luas yang memungkinkan mereka menyerbu rumah tanpa perintah pengadilan dan mendenda semua anggota keluarga. Mereka juga diberikan kekuasaan untuk menyita barang-barang isi rumah. Front dan Aliansi Arab untuk Perubahan khawatir bahwa undang-undang ini akan menargetkan masyarakat Arab di Israel.

“Kami menentang undang-undang ini. Kami percaya bahwa cara untuk memerangi kejahatan tidak dengan cara meningkatkan pelanggaran hak-hak penduduk Arab (Israel) secara kasar di bawah kedok hukum, dan bukan dengan cara meningkatkan jumlah orang Arab di penjara,” kata Front dan Aliansi Arab untuk Perubahan.

Front dan Aliansi Arab untuk Perubahan menambahkan bahwa jika kepolisian ingin memerangi kekerasan dan kejahatan di kalangan masyarakat Arab di Israel, seharusnya menggunakan cara yang sama seperti yang digunakan di kota-kota Yahudi.

(T.FJ/S: Palinfo)

leave a reply
Posting terakhir

Ben-Gvir Keluarkan Perintah Hukuman Baru Bagi Tahanan Palestina Terkait Mandi

“Aturan baru akan diterapkan pertama kali di dua koridor penjara dengan keamanan tinggi di penjara Nafha di selatan Israel. Sistem aliran air dibuat sedemikian rupa sehingga akan memungkinkan penjaga untuk mematikan aliran air untuk mandi pada waktu tertentu. Penjara Israel yang lain belum memiliki sistem air seperti itu. Kemungkinan Ben-Gvir akan meminta Kantor Pelayanan Penjara untuk menemukan solusi untuk membatasi air mandi bagi tahanan Palestina.

Sejak 2015, Israel Keluarkan 8.700 Perintah Penahanan Administratif terhadap Palestina

“Kami menemukan bahwa sejak tahun 1987 ketika Intifada Batu dan pada 2000 ketika Intifada Al-Aqsa, serta tahun-tahun berikutnya adalah landasan penting untuk membaca tingkat kejahatan (penahanan administratif) di Palestina. Namun, otoritas pendudukan Israel tidak pernah berhenti melakukannya, bahkan mengubahnya menjadi prosedur sentral dalam politik mereka,” sebut Komite Tahanan Palestina.

Israel Keluarkan 1.595 Perintah Penahanan Administratif Selama 2021

Operasi penahanan administratif merupakan salah satu kebijakan sistematis yang paling nyata yang digunakan oleh otoritas pendudukan Israel terhadap penduduk Palestina, di mana mereka menargetkan para tokoh Palestina di berbagai lapisan masyarakat, yang bertujuan untuk merusak dan melemahkan setiap kondisi perjuangan rakyat Palestina.