Tel Aviv, SPNA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Senin (26/06/2023), mengatakan bahwa gagasan mendirikan negara Palestina harus disingkirkan, sementara kepresidenan Palestina menjawab bahwa pembentukan negara Palestina merdeka adalah satu-satunya solusi untuk mencapai keamanan.
Otoritas Penyiaran Israel menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu diungkapkan selama sesi tertutup Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Knesset, di mana ia mengatakan bahwa Israel harus menghalangi jalan bagi aspirasi Palestina untuk mencapai sebuah negara merdeka.
“Merupakan kepentingan Israel untuk memiliki Otoritas Palestina dan melanjutkan kerjanya dan (Israel) siap membantu secara finansial. Kita sedang mempersiapkan presiden pasca-Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas,” kata Benjamin Netanyahu.
Menanggapi pernyataan Netanyahu, juru bicara resmi kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya adalah satu-satunya solusi untuk mencapai keamanan dan stabilitas kawasan.
“Pernyataan Netanyahu menunjukkan kepada dunia niat sebenarnya Israel yang menolak legitimasi internasional dan hukum internasional. Tidak ada niat Israel yang ingin mencapai perdamaian berdasarkan legitimasi internasional,” kata Nabil Abu Rudeineh.
Nabil Abu Rudeineh meminta masyarakat internasional, terutama pemerintah Amerika Serikat, untuk mengintervensi dan meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan dan kata-kata yang bertentangan dengan legitimasi internasional, serta memaksa Israel untuk mematuhi legitimasi internasional terhadap rakyat Palestina, dengan mewujudkan pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya pada garis perbatasan tahun 1967,” kata Nabil Abu Rudeineh.
Kementerian Luar Negeri Palestina meminta pemerintah Amerika Serikat untuk menangani sikap anti-perdamaian Netanyahu dengan sangat serius, dan mengambil sanksi, tekanan, dan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kesempatan untuk menerapkan prinsip solusi dua negara. Palestina juga meminta pemerintah Amerika Serikat untuk memaksa pemerintah Israel untuk menghormati kewajibannya terhadap penduduk Palestina, sebagai kekuatan pendudukan.
(T.FJ/S: Wafa)
