Tel Aviv, SPNA - Menteri Keuangan Israel, Bezliel Smotrich, sebagaimana dilansir Palinfo, pada Sabtu (15/07/2023), menyetujui langkah-langkah praktis untuk mengosongkan Zona atau Area C dari penduduk Palestina.

Baru-baru ini diadakan pertemuan antara Smotrich dan Komite Administrasi Urusan Area C di Tepi Barat, sebuah komite yang baru saja dia dirikan. Dalam pertemuan tersebut mereka berbicara tentang perubahan prioritas dalam menerapkan prosedur penghancuran bangunan di area C untuk memastikan fokus pada bangunan milik penduduk Palestina dan mengabaikan pos-pos terdepan (pos permukiman ilegal menurut hukum Israel).

Media Israel, Yedioth Ahronoth, yang mengutip sumber keamanan Israel yang mengikuti pertemuan tersebut mengungkapkan harapannya agar tentara dapat melaksanakan instruksi baru tersebut.

Pertemuan tersebut juga membahas penghapusan konstruksi Palestina yang dibangun di atas tanah yang diklasifikasikan Zionis Israel sebagai “tanah negara”. Namun, diskusi tersebut tidak mencakup lahan pertanian dan pos terdepan yang didirikan oleh para pemukim Israel.

Setelah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina menandatangani Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan 1995, Tepi Barat yang diduduki dibagi menjadi tiga wilayah: (A), (B) dan (C).

Perjanjian Oslo mengarah pada pembentukan pemerintah sementara Palestina, Otoritas Palestina, yang diberi kekuasaan terbatas untuk memerintah di Zona A dan B di Tepi Barat yang diduduki.  Perjanjian Oslo mengarah pada dimulai pembicaraan damai di masa depan yang ditengahi oleh Amerika Serikat, dengan tujuan mencapai solusi dua negara.

Pada kenyataannya, hasil dari Perjanjian Oslo membuat Israel mengontrol sepenuhnya ekonomi Palestina, serta mengontrol urusan sipil dan keamanan di Zona C, yang luasnya lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat.

Meskipun pendudukan Israel memberikan kendali sementara kepada pemerintah Palestina atas urusan administrasi dan keamanan internal di beberapa kawasan Tepi Barat, pendudukan Israel tetap mempertahankan kendali militer atas seluruh wilayah.

Zona C adalah bagian terbesar dan terluas di Tepi Barat, di mana wilayah itu sendiri mencapkup sekitar 60 persen dari luas wilayah Tepi Barat. Zona C juga mencakup dari lebih dari 200 permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, di mana lebih dari 400.000 pemukim Israel tinggal.

Meskipun penguasaan sebagian wilayah Zona C ini seharusnya diserahkan kepada Otoritas Palestina pada tahun 1999 sesuai dengan Kesepakatan Oslo, proses serah terima tersebut tidak terwujud, yang membuat pendudukan Israel terus menguasai persoalan keamanan, perencanaan, dan pembangunan di wilayah tersebut.

B'Tselem, organisasi hak asasi manusia Israel, mengatakan bahwa Israel telah melarang penduduk Palestina membangun di sebagian besar tanah di Zona C dan bahkan melarang mereka mengakses sebagian besar kawasan tersebut. Pendudukan Israel secara teratur menolak izin pendirian bangunan rakyat Palestina di daerah tersebut.

PBB mengatakan bahwa warga Palestina yang mencoba membangun di Zona C dipaksa tunduk pada perintah pendudukan Israel untuk menghancurkan sendiri rumah mereka. Pasukan pendudukan Israel menggusur dan mengganggu mata pencaharian penduduk Palestina.

B'Tselem mengatakan bahwa pendudukan Israel menghambat dan menghalangi pembangunan Palestina di dengan cara menunjuk tanah yang luas di daerah tersebut sebagai tanah negara Israel, zona tembak militer, cagar alam, dan taman nasional.

Di sisi lain, otoritas pendudukan Israel menyediakan sejumlah tanah yang luas untuk tujuan permukiman Israel dengan dilengkapi sejumlah infrastruktur, seperti jalan pintas yang diperuntukkan bagi orang Yahudi saja.

(T.FJ/S: Palinfo)