Universtitas Sydney Kembali Dukung Palestina dan Gerakan Boikot Israel

“Pemerintah Australia dengan bangga (dulu) mengumumkan dukungan terhadap gerakan boikot melawan apartheid di Afrika Selatan, jadi mengapa Australia tidak mendukung gerakan boikot melawan apartheid di Israel?”, kata Dewan Mahasiswa Universitas Sydney.

BY 4adminEdited Sun,20 Aug 2023,01:19 PM

Sydney, SPNA - The University of Sydney, di Australia, sebagaimana dilansir Palinfo, pada Sabtu (19/08/2023), menegaskan kembali dukungan untuk Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) dan menegaskan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Hal ini disampaikan setelah pemungutan suara baru-baru ini terkait solidaritas aktif untuk Palestina.

Sikap ini lahir setelah adanya seruan mahasiswa yang menggerakkan gerakan boikot Israel di salah satu universitas terbesar Australia, meskipun adanya serangan terkoordinasi dari lobi Zionis.

Gerakan BDS di Australia mengucapkan selamat atas sikap Universitas Sydney, yang mencakup di antaranya pengakuan bahwa rakyat Palestina hidup di tengah-tengah apartheid Israel, dan penentangan dukungan institusional sejumlah universitas terhadap definisi “anti-semitisme” yang digunakan International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) karena memadukan kritik terhadap “Israel” dengan “anti-semitisme”. Universitas Sydney juga menolak sikap normalisasi dengan otoritas pendudukan Israel.

Sikap ini terjadi setelah Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sydney mengirim surat kepada Wakil Rektor, di mana mereka menegaskan keterlibatan banyak universitas di seluruh dunia dalam pelanggaran terhadap masyarakat adat, terutama orang-orang Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel dan sistem apartheid, yang mempraktikkan kekerasan dan penindasan terhadap penduduk Palestina.

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sydney juga meminta universitasnya untuk mendukung Gerakan BDS yang melakukan seruan dan aksi damai untuk mencapai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi rakyat Palestina. Dewan Mahasiswa Sydney juga menekankan sikap tegasnya pada “anti-zionisme” sebagai bentuk anti-rasisme hingga akhir pendudukan tanah Palestina. Dewan Mahasiswa Sydney menekankan pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran Israel di wilayah pendudukan.

“Kita harus berdiri di sisi kanan Sejarah, menuntut keadilan, dan segera mengakhiri penindasan terhadap rakyat Palestina yang dilakukan Negara Israel,” kata Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sydney.

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sydney menunjukkan bahwa IHRA berusaha mendefinisikan “anti-semitisme” untuk membungkam gerakan advokasi dan aktivitas yang mendukung hak-hak Palestina. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sydney menekankan bahwa pihaknya menentang pengadopsian definisi “anti-semitisme” IHRA, karena menggabungkan kritik terhadap “Israel” dengan sikap “anti-Semitisme”.

Sebelumnya, Dewan Mahasiswa Universitas Sydney melakukan aksi melawan universitas, yang menolak hubungan Universitas Sydney dengan organisasi, perusahaan, atau institusi yang didanai pemerintah otoritas pendudukan Israel.

Dewan Mahasiswa Universitas Sydney memperingatkan standar ganda imperialisme Barat dalam menangani hak-hak rakyat Palestina dalam memperoleh kebebasan dan penentuan nasib sendiri.

“Pemerintah Australia dengan bangga (dulu) mengumumkan dukungan terhadap gerakan boikot melawan apartheid di Afrika Selatan, jadi mengapa Australia tidak mendukung gerakan boikot melawan apartheid di Israel?”, kata Dewan Mahasiswa Universitas Sydney.

Selama setahun terakhir, The University of Melbourne, yang merupakan salah satu universitas terbesar di Australia mengumumkan dukungannya terhadap gerakan boikot dengan keputusan yang mendukung Palestina, dan menegaskan bahwa otoritas pendudukan Israel melakukan kejahatan pembersihan etnis dan menegaskan bahwa Zionisme adalah ideologi kolonial yang rasis.

Berdasarkan hukum internasional, Tepi Barat dan Yerusalem merupakan wilayah pendudukan, dan semua kegiatan pembangunan permukiman di atas tanah Palestina tersebut adalah tindakan ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional.

Permukiman khusus Yahudi Israel di Tepi Barat yang diduduki merupakan kejahatan perang karena pemindahan warga sipil ke wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum kemanusiaan internasional dan Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional.

Meskipun tinggal di wilayah yang sama, penduduk Palestina di Tepi Barat yang diduduki tunduk pada hukum militer Israel, akan tetapi pemukim Israel yang tinggal secara ilegal di permukiman atau komunitas permanen khusus Yahudi yang dibangun di atas tanah Palestina tunduk pada sistem hukum sipil Israel.

(T.FJ/S: Palinfo)

leave a reply