Jalur Gaza, SPNA – Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Rabu (31/01/2024), merilis laporan sosial dan ekonomi di Gaza sejak dimulainya operasi militer setelah 7 Oktober 2023.
Melalui laporan tersebut, UNCTAD, mengukur kerugian PDB, jangka waktu rehabilitasi ekonomi, dan efek berkelanjutan terhadap kemiskinan dan pengeluaran rumah tangga, dan melaporkan tantangan pembangunan Gaza di masa mendatang.
Dengan menggunakan citra satelit inovatif dan data resmi, UNCTAD memperkirakan bahwa ekonomi Gaza telah menyusut sebesar 4,5% dalam tiga kuartal pertama tahun 2023. Namun, operasi militer perusak yang dilancarkan Israel menyebabkan perekonomian Gaza terjun bebas, mengakibatkan kontraksi PDB sebesar 24% dan penurunan PDB per kapita sebesar 26,1% sepanjang tahun 2023.
Jika operasi militer berakhir, lalu rekonstruksi dimulai dengan model pertumbuhan ekonomi tahun 2007-2022 tetap berlanjut dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,4%, maka dibutuhkan waktu hingga tahun 2092 bagi Gaza hanya untuk mengembalikan tingkat PDB di level tahun 2022.
Bahkan, dengan skenario paling optimis bahwa PDB dapat tumbuh sebesar 10% per tahun, PDB per kapita Gaza masih akan membutuhkan waktu hingga tahun 2035 untuk kembali ke tingkat sebelum blokade pada tahun 2006.
Pemulihan ekonomi Gaza dari operasi militer saat ini, membutuhkan komitmen pendanaan beberapa kali lipat dari $3,9 miliar yang dihasilkan dari bantuan internasional pasca operasi militer tahun 2014. Gaza membutuhkan dukungan internasional bersatu demi mengembalikan kondisi sosial ekonomi sebelum perang.
Gaza, wilayah menjadi tak layak dihuni
Keadaan sosial ekonomi di Gaza sangat miris tahun 2022 lalu, dan paruh pertama tahun 2023. Lebih dari 2 juta manusia terkurung dalam satu wilayah terpadat di dunia, mereka tidak memiliki akses air bersih memadai, pasokan listrik yang sporadis, dan tanpa sistem drainase yang layak.
2/3 penduduknya hidup dalam kemiskinan, dan 45% dari mereka adalah pengangguran sebelum operasi militer terkini.
Operasi militer yang sedang berlangsung telah mengungsikan 85% dari penduduk Gaza, menghentikan kegiatan ekonomi dan menyebabkan kemiskinan dan pengangguran semakin memburuk.
Penilaian UNCTAD menekankan bahwa mengembalikan kondisi sosial ekonomi Gaza ke kondisi sebelum konflik akan memakan waktu puluhan tahun dan memerlukan bantuan luar negeri yang substansial.
Pada Desember 2023, pengangguran melonjak menjadi 79,3%. Sementara itu, 37.379 bangunan – setara dengan 18% dari total struktur di Jalur Gaza – telah rusak atau hancur akibat operasi militer.
Jalur Gaza yang setengah dari penduduknya adalah anak-anak, kini hampir tidak layak dihuni, dengan penduduk kekurangan sumber penghasilan yang memadai dan akses ke air, sanitasi, kesehatan, atau pendidikan.
Kembali ke status quo sebelum konflik bukanlah 'pilihan'
UNCTAD menegaskan perlunya memutus siklus “penghancuran ekonomi” yang membuat 80% penduduk bergantung pada bantuan internasional, serta memperingatkan bahwa kembali ke status quo sebelum konflik bukanlah 'pilihan'.
Kemungkinan dan kecepatan pemulihan di Gaza akan bergantung pada kapan operasi militer saat ini berakhir, tingkat keterlibatan donor, dan kinerja pertumbuhan ekonomi Gaza setelahnya.
Skenario optimis menenakankan bahwa, meskipun pertempuran berakhir, namun membawa Gaza kembali ke kondisi sosial ekonomi yang berlaku sebelum pecahnya konfrontasi saat ini akan memakan waktu puluhan tahun, tanpa program pemulihan yang didanai dengan baik dan sepenuhnya didukung oleh dunia internasional.
Namun, penilaian UNCTAD memperingatkan bahwa fase baru rehabilitasi ekonomi tidak bisa hanya bertujuan untuk kembali ke status quo sebelum Oktober 2023. Lingkaran setan penghancuran dan rekonstruksi parsial harus diputuskan.
(T.RS/S:UNCTAD)
