Toronto, SPNA - Menteri Luar Negeri Kanada, Mélanie Jolie, Senin (18/03/2024), menyatakan akan terus mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Jolie menambahkan bahwa Kanada tidak akan mengubah kebijakan luar negerinya setelah Partai Demokrat menuntut pemerintah agar "secara resmi mengakui" negara Palestina.
Jolie membela tanggapan pemerintah terhadap perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza, yang menyebabkan kematian ribuan warga sipil, sementara perwakilan di House of Commons membahas mosi Partai Demokrat Baru yang menyerukan kaum Liberal untuk mengakui negara Palestina.
Dia menambahkan bahwa upaya untuk menemukan jalan menuju perdamaian permanen merupakan agenda utama dalam kunjungan terakhir baru-baru ini ke wilayah tersebut.
Perang yang sedang berlangsung membuka perpecahan besar dalam Partai Liberal, dimana para anggotanya mendiskusikan posisi mereka mengenai proposal tersebut.
Proposal tidak mengikat, yang diajukan oleh pemimpin Partai Demokrat Baru, Jagmeet Singh, menyerukan kepada pemerintah untuk menuntut gencatan senjata segera, serta pembebasan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.
Mereka juga mendesak pencabutan pembatasan visa tinggal sementara bagi warga Palestina yang masih terjebak di Gaza seta menangguhkan semua perdagangan barang dan teknologi militer dengan Israel.
Dalam debat sebelumnya mengenai proposal tersebut, Jolie mengatakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Perancis bahwa Kanada memiliki sistem yang ketat dalam menyetujui izin ekspor dan belum menyetujui izin ekspor dari Israel sejak 8 Januari.
Kanada juga menyadari kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat. “Pemerintahnya siap menghukum mereka yang bertanggung jawab melakukan kekerasan terhadap warga Palestina, termasuk memaksa mereka meninggalkan rumah mereka,’’ tegasnya.
Kanada mendorong agar kesepakatan harus dicapai mengenai sandera dan gencatan senjata atas dasar kemanusiaan, sehingga bantuan dapat masuk ke Jalur Gaza yang diblokade dengan lebih bebas. Namun, Jolie mengatakan “ada masalah” dengan proposal NDP, dan bahwa Kanada “tidak dapat mengubah kebijakan luar negeri berdasarkan proposal oposisi.”
(T.RS/S:Youm7)
