Cairo, SPNA - Jenderal Mohamed Abdel Wahed, mengomentari sikap Rusia yang menggunakan hak veto melawan rancangan resolusi Amerika Serikat terkait gencatan senjata di Gaza.

Menurut pakar strategi militer Mesir tersebut,  Amerika Serikat adalah negara yang paling sering menggunakan hak veto untuk kepentingan Israel. AS selalu menggunakannya untuk menolak kritik terhadap Israel atau menolak setiap usulan terkait kemerdekaan Palestina, dikutip dari Rt Arabic, Sabtu (23/03/2024).

“Amerika Serikat melalui rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera dengan syarat pembebasan tahanan di Gaza. Mereka selalu memprioritaskan tahanan Israel di Gaza sebelum menyelamatkan rakyat Palestina.”

“Mungkin proposal itu lebih cocok dinamakan sebagai rancangan resolusi untuk pembebasan tahanan daripada rancangan resolusi gencatan senjata,” sindirnya.

Beberapa orang melihat adanya perubahan dalam sikap Amerika dalam beberapa waktu terakhir, tetapi pada kenyataannya ini hanya tipuan. AS adalah pendukung setia Israel, meskipun ada perbedaan taktis yang minim, perbedaan pribadi antara Biden dan Netanyahu, perbedaan dalam mengelola perang tetapi Washington tetap mendukung Israel dengan kuat, tegasnya.

Dia melanjutkan bahwa Amerika Serikat pertama kali menggunakan istilah 'gencatan senjata segera', setelah sebelumnya memveto resolusi yang diajukan Aljazair untuk segera melakukan gencatan senjata dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan.

Amerika Serikat menggunakan hak veto melawan Aljazair karena resolusi Aljazair menggunakan kalimat 'segera', tetapi kali ini Amerika Serikat juga menggunakan kalimat ‘segera’, namun mereka mempelintir teks yang mereka ajukan.

Resolusi yang diajukan AS tidak mengikat Israel untuk menghentikan serangan dan tidak ada paksaan bagi Israel untuk melakukan gencatan senjata secara permanen, ini adalah resolusi yang ambigu, memiliki banyak kalimat yang samar serta tidak menunjukkan komitmen yang jelas untuk menghentikan perang. Washington melihat perlunya gencatan senjata namun tidak menuntut Israel melakukannya.

AS melakukan pembohongan terang-terangan kepada publik, karena tidak mengikat Israel dengan apa pun dan tidak memutuskan sikap terhadap invasi Rafah.  Kunjungan Blinken ke Israel juga bertujuan memberikan lampu hijau kepada Israel untuk melaksanakan operasi di Rafah dan mungkin bukan invasi tetapi serangan udara yang berkelanjutan dan operasi untuk menargetkan elemen Hamas dan membasmi mereka, dengan meningkatkan serangan udara, tetapi resolusi AS juga tidak menjelaskan persoalan ini.

Resolusi AS menyebutkan: “Invasi pasukan Israel ke Rafah akan menyebabkan penderitaan lebih lanjut kepada warga sipil dan memaksa mereka mengungsi ke negara-negara tetangga dan akan memiliki dampak serius pada perdamaian dan keamanan regional.”

Kalimat ini hanyalah petuah ambigu namun tidak memaksa Israel agar membatalkan invasi terhadap Rafah secara formal dan substansial, jadi resolusi ini hanya menguntungkan Israel dan seharusnya tidak disetujui meskipun sejumlah besar negara yang memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sebelas dari lima belas anggota DK PBB, tentu saja karena tekanan Amerika yang kuat pada negara-negara tersebut.

Sementara itu Sikap Rusia dan Tiongkok terhadap resolusi Amerika Serikat dalam konteks konflik Israel-Palestina, khususnya terkait gencatan senjata di Gaza, tercermin melalui penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB karena resolusi AS dinilai tidak seimbang atau tidak mencakup tuntutan gencatan senjata di Gaza.

Dalam konteks ini, tindakan Rusia menunjukkan dukungannya terhadap posisi Palestina dan upaya-upaya untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.

Penggunaan hak veto oleh Rusia juga menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan besar yang berperan dalam politik luar negeri di kawasan tersebut, serta sebagai penyeimbang terhadap kebijakan AS yang cenderung mendukung Israel.

Sikap Rusia yang menggunakan hak veto juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi diplomasi globalnya, di mana Rusia berupaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan di panggung internasional dan menghadapi kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan atau nilai-nilai Rusia.

(T.RS/S:RtArabic)