Riyadh, SPNA - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, pada Senin (29/04/2024), mengatakan bahwa beberapa negara anggota Uni Eropa diperkirakan akan mengakui negara Palestina pada akhir Mei.

Hal ini disampaikan Borrell di sela-sela pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Riyadh. Beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Irlandia, Malta, Spanyol, dan Slovenia, telah bersiap untuk mengakui negara Palestina. Negara-negara Uni Eropa lainnya, termasuk Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria, telah mengakui negara Palestina.

Sebagai aksi protes, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Haiat, berbicara kepada empat negara Uni Eropa yang akan mengakui Palestina. Ia menulis di media sosial bahwa “Pengakuan atas negara Palestina setelah pembantaian 7 Oktober mengirimkan pesan kepada Hamas dan organisasi teroris Palestina lainnya bahwa serangan teror yang mematikan terhadap warga Israel akan dibalas dengan isyarat politik terhadap Palestina”.

Komentar Lior Haiat merujuk pada serangan kelompok perlawanan Palestina terhadap pangkalan militer dan permukiman Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan 1.200 tentara dan penduduk sipil Israel. Beberapa dibunuh oleh Hamas, sementara yang lain dibunuh sendiri oleh pasukan Israel, yang membalas serangan tersebut dengan membom pemukiman Israel (kibbutzim) di dekat Gaza dengan senjata berat dari helikopter serang, tank, dan drone.

Pejabat Hamas, Khalil Al-Hayya,pada pekan lalu mengatakan bahwa jika negara Palestina diakui dan perbatasannya diterapkan, kelompok perlawanan akan bergabung dengan tentara nasional Palestina.

Awal bulan ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan bahwa Madrid akan mengakui Palestina pada akhir Juli, dan menambahkan bahwa negara-negara barat lainnya akan mengikuti jejaknya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

“Kita harus secara serius mempertimbangkan untuk melakukan hal ini pada paruh pertama tahun ini,” kata Perdana Menteri Spanyol.

Para pejabat Israel telah menyatakan penolakan terhadap solusi dua negara, salah satunya menyatakan, “Solusi dua negara setelah apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober adalah hadiah bagi Hamas”.

Sementara kepala kantor politik Hamas, Khaled Meshaal, mengklarifikasi tujuan gerakan perlawanan Palestina, dengan mengatakan bahwa penduduk Palestina berjuang untuk membebaskan tanah dan mewujudkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel.

“Barat mengatakan bahwa 7 Oktober telah membuka prospek visi politik, sehingga mereka kembali membicarakan komoditas lama mereka, yaitu solusi dua negara. Perbatasan tahun 1967 mewakili 21 persen wilayah Palestina, yang praktis merupakan seperlima dari wilayahnya, jadi hal ini tidak dapat diterima” kata Khaled Meshaal.

Palestina ditolak masuk ke PBB sebagai negara anggota akibat veto Amerika Serikat pada awal bulan ini. Wakil Utusan Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, membenarkan veto tersebut dengan mengatakan bahwa Washington akan menerima negara Palestina hanya jika dicapai melalui kesepakatan langsung antara Palestina dan Israel.

Mayoritas negara anggota PBB, 140 berbanding 53, mengakui negara Palestina; dengan tambahan pengakuan terbaru dari negara kepulauan Jamaika dan Barbados.

Sejak tanggal 7 Oktober hingga saat ini, dengan dukungan Amerika dan Eropa, tentara Israel masih terus melanjutkan agresi terhadap Jalur Gaza dan juga melakukan serangan di berbagai kawasan di Tepi Barat. Pesawat tempur Israel mengebom apa saja, termasuk rumah sakit, gedung, apartemen, dan rumah penduduk sipil Palestina. Israel juga mencegah dan memblokade masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza. Israel terus menerus melakukan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Minggu (27/03), mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat pemboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah meningkat menjadi sekitar 34.500  orang dan 77.500  lainnya mengalami luka-luka, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan.

Sementara itu, berdasarkan laporan pihak berwenang Jalur Gaza dan organisasi internasional, lebih dari 85 persen atau sekitar 1,9 juta penduduk Palestina di Jalur Gaza terpaksa harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal dan penghidupan akibat pemboman Israel.

(T.FJ/S: RT Arabic)