Gaza, SPNA - Kelompok pejuang Palestina, Hamas dan gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ) merilis pernyataan Bersama, pada Kamis (22/08/2024), yang menegaskan bahwa kelompok perlawanan Palestina menolak perjanjian apa pun yang tidak mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari seluruh Jalur Gaza.
Pernyataan bersama tersebut dikeluarkan setelah pertemuan antara Sekretaris Jenderal PIJ, Ziad Nakhala, dan kepala Dewan Syura Hamas, Mohammad Darwish, di ibu kota Qatar, Doha.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya menghentikan agresi dan perang terhadap rakyat Palestina dan menghukum para pemimpin penjajah Israel atas kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan.
“Sikap perlawanan dan rakyat Palestina dalam mencapai kesepakatan apa pun adalah penghentian agresi secara menyeluruh, penarikan pasukan sepenuhnya dari Jalur Gaza, dimulainya rekonstruksi, dan diakhirinya pengepungan dengan kesepakatan pertukaran (tawanan) yang serius,” tambah pernyataan bersama tersebut.
Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa para pemimpin penjajah Israel bertanggung jawab atas pembatalan upaya gencatan senjata yang dilakukan para mediator melalui desakan untuk terus melanjutkan agresi dan menyangkal apa yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, khususnya usulan yang disetujui oleh kelompok pejuang Palestina pada tanggal 2 Juli.
Selain itu, pernyataan Hamas dan PIJ memperbarui seruan untuk segera mengirimkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang cukup kepada rakyat Gaza, dengan memperingatkan tentang “konsekuensi dari hukuman kolektif yang terus berlanjut” yang dilakukan Israel.
Pernyataan ini muncul saat putaran baru perundingan gencatan senjata (tanpa dihadiri Hamas) diharapkan akan dimulai dalam beberapa hari mendatang. Pertemuan tersebut awalnya dijadwalkan pada hari Rabu di ibu kota Mesir tetapi ditunda hingga tanggal yang tidak ditentukan.
“Pertemuan tingkat tinggi di Kairo mengenai negosiasi akan diadakan pada hari Sabtu atau Minggu. Tim negosiasi bekerja sepanjang waktu untuk menjembatani kesenjangan, termasuk tentang Poros Philadelphia dengan Mesir,” kata seorang pejabat Israel kepada Yedioth Ahronoth pada hari Kamis.
Hamas telah menolak proposal baru yang didukung Amerika yang menurut Washington telah disetujui Israel karena gagal menanggapi tuntutan kelompok Palestina yang meminta gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan beberapa masalah lainnya.
Belum jelas isi proposal baru tersebut. Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Al-Sharq pada tanggal 20 Agustus bahwa proposal itu tidak mencakup penarikan pasukan Israel dari Poros Philadelphia di perbatasan Gaza-Mesir, sebagaimana yang ditetapkan oleh Hamas.
Netanyahu sendiri mengonfirmasi pada tanggal 20 Agustus bahwa Israel akan menolak penarikan pasukan apa pun dari perbatasan Gaza-Mesir.
Sumber itu juga mengatakan proposal baru Israel tersebut menuntut mekanisme penyaringan untuk memeriksa penduduk Palestina di Jalur Gaza yang mengungsi yang akan kembali ke daerah utara Gaza sebagai bagian dari kesepakatan. Ini adalah salah satu dari banyak syarat Israel yang mempersulit negosiasi baru-baru ini. Proposal ini juga tidak menjamin gencatan senjata permanen.
Sejak tanggal 7 Oktober hingga saat ini, dengan dukungan Amerika dan Eropa, tentara Israel terus melanjutkan genosida penduduk Palestina di Jalur Gaza dan juga melakukan serangan di berbagai kawasan di Tepi Barat. Pesawat tempur Israel mengebom kawasan di sekitar rumah sakit, gedung, apartemen, dan rumah penduduk sipil Palestina. Israel juga mencegah dan memblokade masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza. Israel terus menerus melakukan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Kamis (22/08), mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat pemboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah meningkat menjadi sekitar 40.256 orang dan 93.144 lainnya mengalami luka-luka, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan.
Sementara itu, berdasarkan laporan pihak berwenang Jalur Gaza dan organisasi internasional, sekitar 90 persen atau sekitar 1,9 juta penduduk Palestina di Jalur Gaza terpaksa harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal dan penghidupan akibat pemboman Israel.
(T.FJ/S: The Cradle, Palinfo)
