London, SPNA – Pemerintah Inggris memutuskan menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel karena adanya risiko bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Dilansir The Guardian, Senin (02/09/2024), Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa peninjauan internal selama dua bulan telah memunculkan kekhawatiran terkait cara Israel menjalankan operasi di Gaza, khususnya mengenai perlakuan terhadap tahanan Palestina dan distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Penangguhan ini mencakup komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan peralatan penargetan, langkah ini diprediksi dapat memicu ketegangan dengan Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menjelaskan bahwa penangguhan ini berlaku untuk 30 dari 350 lisensi ekspor senjata yang ada. Namun, komponen untuk program jet tempur F-35 sebagian besar dikecualikan, yang dianggap sebagai celah signifikan oleh kelompok pro-Palestina.
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut, menyebutnya sebagai langkah yang “sangat mengecewakan” di saat Israel menghadapi perang di tujuh front berbeda. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyebut keputusan Inggris “mengirim pesan yang sangat bermasalah kepada Hamas dan para pendukungnya di Iran.”
Alasan di Balik Keputusan Inggris
Lammy menyatakan di hadapan House of Commons bahwa keputusan ini didasarkan pada bukti terkait perlakuan terhadap tahanan Palestina dan pembatasan suplai bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Inggris menilai bahwa tindakan Israel dalam perang di Gaza, termasuk penghancuran rumah secara besar-besaran, memicu risiko yang jelas akan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Meskipun Inggris ingin menghindari keretakan hubungan dengan Israel, Lammy menekankan bahwa keputusan ini adalah evaluasi untuk masa depan, bukan penentuan kesalahan atau tidaknya Israel melanggar hukum. Ia juga menambahkan bahwa langkah ini tidak mencapai tingkat embargo senjata penuh seperti yang diberlakukan oleh Margaret Thatcher pada tahun 1982.
Dampak Politik dan Tindakan Selanjutnya
Langkah ini kemungkinan akan menimbulkan ketegangan dengan pemerintahan AS, yang selama ini menolak pandangan bahwa ada dasar hukum internasional untuk menangguhkan ekspor senjata ke Israel. Joe Biden berada di bawah tekanan dari sayap pro-Palestina dalam Partai Demokrat untuk menggunakan lebih banyak pengaruh, termasuk melalui penjualan senjata, demi memaksa Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata.
Di Eropa, hanya Belgia dan Spanyol yang telah memberlakukan embargo senjata, sementara Jerman menolak melakukannya.
(T.RS/S:TheGuardian)
