Pasca krisis Al-Aqsa, Badan Wakaf Islam dirikan 4 komisi khusus

Al-Quds, SPNA -  Badan Wakaf Islam di Jerusalem  mendirikan 4 komisi khusus untuk meneliti kerugian pasca pembekuan Masjid al-Aqsa  sejak pertengahan bulan lalu.

BY Edited Tue,01 Aug 2017,12:18 PM
1.jpg

paltimes.ps - Gaza City

Al-Quds, SPNA -  Badan Wakaf Islam di Jerusalem  mendirikan 4 komisi khusus untuk meneliti kerugian pasca pembekuan Masjid al-Aqsa  sejak pertengahan bulan lalu.

Direktur Badan Wakaf Islam Syekh Azzam Khatib mengatakan bahwa keempat komisi tersebut bertugas  meneliti kerugian yang disebabkan oleh pasukan Israel selama masa penutupan.

Ia menambahkan, Badan wakaf Islam akan membuat  laporan mengenai sejumlah dokumen rahasia yang diklaim telah dicuri oleh Israel dari pustaka Al-Aqsa, seperti dilaporkan Paltimes.

Sementara itu Menteri Urusan Jerusalem Adnan Husaini, Senin (31/07/2017), menerangkan bahwa komisi tersebut teridiri dari sejumlah karyawan yang bekerja di Mesium Islam, Pusata dan Pusat Manuskrip serta dari Pengadilan Syariat.

''Beberapa spesialis juga ditugaskan untuk meneliti jika Israel meletakkan kamera pengintai dan alat-alat perekam di Masjid al-Aqsa,'' tambahnya. 

Disebutkan bahwa tanggal 14 Juli lalu untuk pertama kalinya Israel menutup kompleks Masjid al-Aqsa serta melarang pelaksanaan ibadah Jumat . 

Direktur Lembaga Jerusalem Internasional Center, Hassan Khatir menyebutkan bahwa selama masa penutupan pasukan Israel sempat mencuri beberapa dokumen penting dari al-Aqsa. Hal ini dibantah oleh Syekh al-Khatib yang menyatakan bahwa informasi tersebut  tidak memiliki sumber yang jelas, ''Saya tidak tahu maksud Khatir dengan pernyataannya itu,'' sebutnya.

Al-khatib juga menghimbau  untuk tidak langsung percaya dengan informasi yang beredar di jejaring sosial dan tidak memiliki sumber resmi.

 

Penerjemah: Rizky Syahputra

leave a reply
Posting terakhir

Akhiri Perpecahan,  Faksi Palestina Sepakat Dirikan Lembaga Khusus

Dalam sidang dalam sidang yang dihadiri  sekretaris Jenderal faksi-faksi Palestina dan  dipimpin Mahmoud Abbas, Kamis (03/09), mereka sepakat dalam waktu 5 minggu akan membangun komite mengakhiri perpecahan serta mendirikan lembaga nasional untuk memimpin perlawanan rakyat.