Al-Quds, SPNA - Sekitar 1.500 orang melakukan unjuk rasa guna memprotes Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dituding terlibat dalam kasus korupsi, Sabtu malam (26/08/2017), di pusat kota Israel Petah Tikva, yang terletak tidak jauh dari kediaman Jaksa Agung Avichai Mendelblit.
Menurut sumber berita Israel, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di depan rumah jaksa agung Israel pada hari Sabtu. Mereka untuk menuntut jaksa agung untuk mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai tuduhan korupsi.
Unjuk rasa mingguan telah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh berbagai gerakan yang menuntut penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan PM Netanyahu, eksekutif media, pebisnis internasional dan Hollywood.
Sementara itu, demonstrasi utama terjadi di Goren Square yang dihadiri oleh 500 orang. Jumlah tersebut dibatasai oleh Pengadilan Tinggi dan polisi melarang pengunjuk rasa tambahan memasuki alun-alun. Ratusan orang yang berada di luar lokasi demonstrasi berkumpul di lapangan terdekat.
Demonstrasi yang memprotes penanganan jaksa agung atas penyelidikan terhadap tuduhan korupsi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah diadakan di Petah Tikva selama 40 minggu secara berturut-turut.
Demonstrasi Sabtu malam tersebut terjadi seminggu setelah penyelenggra unjuk rasa serupa ditangkap dan setelah Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa demonstrasi tersebut dapat berlanjut selama jumlah peserta tidak melebihi 500 orang, termasuk penggunaan pengeras suara di area perumahan.
Polisi Israel mengatakan bahwa unjuk rasa yang terjadi sebelum hari Sabtu tersebutdigadiri sekitar 2.000 orang. Polisi menganggap hal ini melanggar persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan. Terlebih, mereka menggunakan pengeras suara dan menyebar ke jalan-jalan yang berdekatan.
Awalnya, aksi protes di Petah Tikva yang terkait kasus korusi PM Netanyahu, hanya dilakukan oleh beberapa aktivis. Namun kini, di minggu ke-40, jumlah peserta semakin bertambah. Aksi ini pun terus menarik sejumlah media. Di sisi lain aksi tandingan pro-Netanyahu juga digelar.
Hukum Israel menyebutkan bahwa perdana menteri hanya bisa dihentikan oleh oleh parlemen, meskipun Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa menteri dan walikota harus mengundurkan jika jika menjadi terdakwa dalam sebuah kasus.
Menteri kehakiman Israel mengatakan bahwa perdana menteri tidak dipaksa mengundurkan diri. Tapi seandainya jaksa agung mengeluarkan dakwaan, akan ada tantangan hukum dan tekanan publik yang menuntutnya mundur. Protes mingguan tersebut seolah-olah ditujukan untuk mendorong lahirnya sebuah dakwaan. (T.RA/S: The Palestinian Information Center)
