Brussel, SPNA - Belgia menuntut pemerintah Israel untuk memberikan “penjelasan dan kompensasi” atas penghancuran fasilitas sekolah baru bagi warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang dididuduki yang didonasikan oleh Uni Eropa.
Keenam steel terrapin cabins yang baru dipasang di desa Jubbet Al Dhib telah dihancurkan. Fasilitas ini diberikan dengan maksud agar anak-anak di wilayah tersebut tidak perlu perjalan kaki selama satu jam untuk bisa sampai di sekolah.
Fasilitas tersebut dihancurkan dan peralatan seperti kursi dan meja disita ooleh otoritas Israel, Selasa (22/08/2017), sehari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Otoritas Israel beralasan bahawa pengahncuran dan penyitaan dilakukan karena bangunan tersebut tidak memiliki izin.
Daerah tersebut pun ditutup, diumumkan sebagai zona militer, dan pasukan keamanan menggunakan granat setrum untuk mencegah penduduk pergi, ungkap kelompok hak asasi manusia B’Tselem.
Media Israel merilis bahwa penduduk setempat melemparkan batu ke arah pasukan ketika penghancuran berlangsung.
Pada hari pertama sekolah, sebanyak 80 siswa terpaksa mengikuti pelajaran di dalam tenda yang sempit atau di bawah teriknya sinar matahari.
Menanggapi kejadian tersebut, wakil perdana menteri Belgia, Didier Reynders dan menteri kerjasama pembangunan Alexander De Croo, mengeluarkan sebuah pernyataan, Kamis (24/08/2017), yang mengutuk pembongkaran bangunan yang sebagiannya dinadai oleh Belgia.
“Pembongkaran dan penyitaan yang terjadi baru-baru ini tidak dapat diterima. Proyek yang didanai oleh Belgia tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan dilakukan dengan ketat atas dasar hukum internasional,” ungkap mereka dalam pernyataan tersebut.
“Melalui penghancuran fasilitas kemanusiaan, Israel telah melanggar kewajiabannya sebagai pendudukan.
Kedua pejabat Belgia tersebut mencatat bahwa penghancuran fasilitas sekolah di Jubbet Al Dhib dan tiga desa lainnya di Tepi Barat dalam dua minggu terakhir, seluruhnya didanai oleh lembaga internasional dan LSM. Semua dihancurkan dengan alasan yang sama, yaitu tidak memiliki izin.
Kritik terhadap kebijakan Israel d Tepi Barat telah lama menunjukkan bahwa izin mendirikan bangunan di wilayah tersebut hampir tidak mungkin diperoleh.
Serentetan penghancuran sekolah dan penyitaan fasilitasnya di wilayah Tepi Barat merupakan bagian dari serangan terhadap pendidikan di Palestina, Norwegian Refugee Council (NRC) mengatakan bahwa sebanyak 55 sekolah saat ini terancam pembongkaran dan berhenti beroperasi.
“Ketika mereka kembali ke sekolah, anak-anak Palestina menemukan sekolah mereka telah hancur,” tutur Hanibal Abiy Worku, direktur NRC Palestina.
“Ancaman apa yang ditimbulkan anak-anak ini kepada otoritas Israel? Apa yang direncanakan Israel dengan mencegah anak-anak tersebut merasakan hak mereka untuk mengenyam pendidikan?”
Minggu lalu, Belanda juga mengajukan keluhan kepada pemerintah Israel setelah puluhan panel surya yang didonasikan untuk beberapa desa disita.
Pada tahun 2016, lebih dari 300 bangunan di Tepi Barat dihancurkan oleh ototritas Israel. Di mana sebagian dari bangunan tersebut didanai oleh Uni Eropa atau LSM internasional, ungkap seorang pejabat militer Israel pada awal tahun ini.
“Belgia bukanlah satu-satunya negara donor yang merasakan dampak dari hancurnya bangunan tersebut. Bersama mitra lainnya, Belgia akan bekerjasama, sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya, akan meminta otoritas Israel untuk menghentikan penghancuran tersebut,” ungkap para pejabat Belgia. (T.RA/S: Independent)
