Ramallah, SPNA - Komisi Eksekutif PLO menyerukan pemerintah AS yang dipimpin Donald Trump untuk mengadopsi solusi dua negara berdasarkan batas 1967.
PLO dalam keterangan yang dilansir Anadolu Agency, Rabu (13/09/2017) menyatakan konsisten dengan penyelesaian isu terkini secara permenen khususnya terkait al-Quds, batas Palestina, permukiman Israel dan isu pengungsi Palestian sesuai dengan hukum Internasional.
PLO juga menyerukan PBB untuk memaksa Israel agar menghormati hukum serta menghentikan pelanggaran terhadap warga Palestina. Mereka juga menegaskan menolak seruan Israel untuk membubarkan UNRWA dan menggabungkannya dengan organisasi lain.
PLO juga mengapresiasi peran Mesir dalam rekonsiliasi Palestina dan megakhiri perpecahan politik.
Sebelumnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan akan mengirimkan utusan ke Kairo untuk mengamati perkembangan pertemuan antara Hamas dan pemerintah Mesir.
Dalam sidang Dewan Eksekutif PLO , Rabu (13/09/2017) Abbas menyerukan Hamas untuk konsisten dengan program rekonsiliasi Palestina dan mengakhiri perpecahan.
‘’Sudah diketahui bahwa kami menuntut 3 hal dari Hamas, pertama: Hamas membatalkan badan urusan administratif Gaza yang didirikan sejak April lalu, kedua: Mendukung pemerintah rekonsiliasi nasional untuk melaksanakan tugasnya di Gaza, Ketiga: Menyetujui pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden. Demi merealisasikan tiga hal ini maka kami mengirim delegasi ke Kairo untuk berbicara dengan pejabat Mesir. ‘’
Maret 2017 lalu Hamas membentuk Badan Administratif untuk menjalankan urusan pemerintahan di Gaza dimana hal ini menimbulkan respon negatif dari pemerintah palestina di Ramallah. (T.RS/S:Anadolu Agency)