New York, SPNA - Menteri Luar Negeri Britania Raya Borris Johnson dalam pernyataannya yang dilansir Anadolu Agency mengatakan bahwa salah agenda sidang Majelis Umum PBB ke 72, Senin (18/09/2017) di New York adalah membahas eksodus 300.000 muslim Rohingya dari wilayah Rakhine.
Borris menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri dari 9 negara telah sepakat menekan pemerintah Burma untuk mengakhiri tindak kekerasan terhadap muslim Rohingya serta memberikan izin masuk bagi Lembaga Internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Rakhine.
Borris menambahkan, untuk mempermudah penyaluran bantuan Rohingya Myanmar diminta untuk menjalankan rekomendasi mantan Sekjen PBB Kofi Anan.
‘’Maynmar telah berhasil memajukan sistem demokrasi dalam beberapa tahun terkahir namun pelanggaran HAM di Myanmar akan terus menjadi noda hitam bagi Myanmar. Myanmar akan terus menjadi perhatian dunia dan masuk dalam salah satu agenda DK PBB.’’
Pada saat yang sama juru bicara PBB Stephanie Dujarric dalam konferensi pers di New York Senin lalu juga mengumumkan bahwa Myanmar hingga saat ini masih melarang lembaga kemanusiaan untuk masuk ke wilayah Rakhine dengan dalih masih melakukan operasi kemananan.’’
Dujarric menambahkan bahwa 300.000 warga muslim Rakhine membutuhkan bantuan pangan serta menuntut lembaga internasional untuk memberikan bantuan kepada warga Muslim Rohingya yang melarikan diri penindasan pasukan Myanmar.
Sejak 25 Agustus lalu pasukan Myanmar telah melakukan genosida terhadap warga muslim Rohingya di Arkan. Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait korban jiwa meskpiun Dewan Eropa untuk Rohingya menyebutkan bahwa dua hingga tiga ribu warga muslim Rohingya merenggang nyawa akibat pembantai yang dilakukan militer Myanmar.
Sebelumnya komisaris Tinggi PBB untuk urusan pengungsi mengatakan bahwa 87.000 pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dan terdampar di perbatasan. (T.RS/S:AA)
