Buenos Aires, SPNA - Menteri Ekonomi Palestina Abeer Audah, Rabu (13/12/2017) menyerukan Konferensi Tingkat Menteri, Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) ke-11 di Buenos Aires untuk mendukung upaya Palestina berpartisipasi dalam perdagangan global yang multilateral.
Audah dalam pidatonya mengatakan: ‘’Keputusan pemerintah AS yang menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Israel merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan internasional dan memotivasi Israel untuk mengambil tindakan dan pelanggaran lebih lanjut dan merusak perekonomian Palestina. ‘’
‘’Terlepas dari hal itu, pemerintah Palestina dengan bantuan negara dan organisasi internasional, akan terus bergerak dalam memperkuat perekonomian negara, ‘’ tambahnya.
‘’Perdagangan di Palestina diatur berdasarkan aturan WTO yang mewajibkan kami untuk melaksanakan berbagai kesepakatan dengan Organisasi Perdagangan Dunia.’’
Ia menegaskan kembali bahwa sistem perdagangan Palestina sepenuhnya sesuai dengan persyaratan sistem perdagangan multilateral sebagaimana tercantum dalam kesepakatan WTO serta berdasarkan prinsip bahwa perdagangan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan agenda pembangunan berkelanjutan.
Palestina berpartisipasi untuk keenam kalinya secara berturut-turut sebagai pengamat dalam pertemuan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Ini adalah langkah penting untuk mengkonsolidasikan posisi Palestina dalam WTO dan langkah penting bagi Palestina untuk diterima menjadi anggota aktif Organisasi Perdagangan Dunia.
Audah menjelaskan bahwa Palestina berada di peringkat 114 dalam laporan Bank Dunia dalam kegiatan bisnis 2018, setelah sebelumnya berada di peringkat 140. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan wilayah bisnis dan pembangunan infrastruktur perekonomian Palestina sedang dikembangkan dan sesuai amanat WTO.
Audah juga menyampaikan apresiasinya kepada anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang memberikan bantuan teknis penting.
Palestina sejak lama telah berupaya menjadi anggota WTO, dimana untuk mendapatkan Keanggotaan tersebut Palestina membutuhkan persetujuan semua anggotanya. (T.RS/S:Maannews)
