Ramallah, SPNA - Anggota Komite Eksekutif PLO, Ahmed Majdalani, Rabu (11/1/2017) mengatakan bahwa Pemerintah Palestina akan melanjutkan langkah-langkah diplomasi untuk mendapatkan pengakuan Uni Eropa terhadap kedaulatan Palestina. Serta mengatur pertemuan antara Menlu Uni Eropa dengan Presiden Mahmoud Abbas.
Majdalani juga meminta duta besar Bulgaria untuk Palestina Alexander Savov untuk mendukung upaya Palestina menciptakan jalur politik baru di bawah naungan PBB.
Deklarasi Washington bahwa Yerusalem ibukota bagi Israel telah melanggar perjanjian yang dilakukan dengan AS sebelumnya dan Palestina sedang menempuh langkah politik baru untuk menyelesaikannya.
‘’ Komisi Pusat PLO akan membahas pengajuan laporan pelanggaran yang dilakukan Israel terkait permukiman ilegal ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag serta bergabung dengan seluruh organisasi internasional, menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel dan menghentikan kesepakatan dengan Israel dan resolusi lainnya.’’
Ia menambahkan Dewan Pusat PLO bertujuan untuk mengakhiri hubungan dengan Israel, mengubah posisi Otoritas Palestina dari ‘’transisi’’ ke ‘’negara dibawah pendudukan’’. Palestina juga berupaya mencari perlindungan internasional sesuai dengan resolusi PBB serta menerapkan langkah politik baru di bawah naungan PBB.
Awal Desember lalu AS menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds adalah ibukota bagi Israel serta akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
Deklarasi Trump tersebut menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dimana 16 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 4.000 orang terluka dalam menentang deklarasi Trump.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait. (T.RS/S:RamallahNews)
