Yerusalem, SPNA - Pengamat pendidikan Palestina, Sabtu (13/1/2017) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana Israel yang berupaya merubah sistem pendidikan Palestina di sekolah-sekolah Yerusalem, menyusul deklarasi Presiden AS Donald Trump 6 Desember lalu.
Kepala Dewan Pengawas Sekolah serta lembaga Riyadh Al-Aqsa Al-Islamiyah, Sheikh Ikrimah Sabri mengatakan: ‘’Saya khawatir jika Israel benar-benar menerapkan kurikulum Zionis di sekolah-sekolah Palestina di Yerusalem. Langkah ini telah dilakukan tahun lalu namun gagal setelah dicegah wali murid yang mengetahui hal ini.’’
‘’Sabri menekankan bahwa otoritas pendudukan Israel tidak memiliki hak untuk memaksakan pendidikan dan kebudayaan mereka kepada siswa Palestina. Komunitas Yahudi di Eropa memiliki sekolah mereka sendiri, dan kita pemilik negara ini, memiliki hak untuk memiliki kurikulum di sekolah kita sendiri,’’terangnya.
Sheikh Sabri juga mengutuk niat AS yang berencana meninjau kembali kurikulum yang diterapkan di sekolah Palestina.
“Presiden Amerika tersebut menempatkan dirinya sebagai hakim dan pewaris Yerusalemn setelah Ia membuat keputusan politik yang merugikan Palestina. Hari ini dia ingin mengambil langkah lain dengan melakukan intervensi dalam budaya dan kurikulum bangsa kami. Pertanyaannya mengapa mereka tidak meninjau kurikulum sekolah Yahudi yang penuh dengan hasutan dan kebencian terhadap Palestina?‘’
‘’Kami tidak akan membiarkan Trump mengeluarkan keputusannya secara sembarangan, dan tidak akan membiarkan dia ikut campur dalam urusan budaya dan agama kami.’’
Sheikh Sabri sebelumnya mengeluarkan fatwa tidak boleh menerapkan kurikulum Israel di sekolah-sekolah di Palestina di Yerusalem yang diduduki. Dan barangsiapa yang menerapkannya, mempelajarinya, atau mengirim anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut maka dia telah melakukan pelanggaran agama.
Sementara itu Direktur Pendidikan Palestina di Yerusalem, Samir Jibril mengatakan bahwa sekolah-sekolah Palestina akan menghadapi banyak tekanan dari Zionis yang memaksakan penerapan sistem mereka terhadap pendidikan Palestina.
‘’Paska deklarasi Trump Israel berupaya mempengaruhi sektor pendidikan dengan memperkenalkan kurikulum asing di sekolah kami, ‘’ terangnya.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds adalah ibukota bagi Israel serta akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga dilapokan menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara menggantikan dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Yerusalem serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB serta mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Sudah 6 minggu berturut ribuan warga Palestina melakukan demonstrasi menentang keputusan AS. Akibatnya 16 nyawa warga Palestina melayang dan 4000 lainnya luka-luka.
Selain itu deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
(T.RS/S:Palinfo)
