Tepi Barat, SPNA - Pemerintah Israel ingin "menerapkan hukum Israel ke institusi pendidikan tinggi di Tepi Barat", dengan sebuah rancangan undang-undang yang telah melewati pemungutan suara sementara di parlemen Israel, Knesset, Haaretz melaporkan.

Menurut surat kabar tersebut, Menteri Pendidikan Naftali Bennett mengancam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa dia akan memblokir undang-undang yang lain hingga undang-undang yang satu ini diajukan.

Sekarang, sekitar 220 akademisi Israel telah mendukung sebuah kampanye "Seruan kepada Dewan Pendidikan Tinggi Israel untuk menentang RUU tersebut."

Artikel Haaretz, yang ditulis oleh Amiram Goldblum, profesor emeritus di Universitas Ibrani Yerusalem, berpendapat bahwa, jika lolos, maka undang-undang tersebut akan menjadi "pukulan serius" bagi institusi akademis Israel.

Secara khusus, menurut Goldblum, "sulit untuk memikirkan hadiah yang lebih baik untuk gerakan BDS" yang menggambarkan undang-undang tersebut sebagai "formula yang dijamin untuk tsunami melawan sains di Israel".

Namun, artikel tersebut mencatat, hanya ada "keheningan yang menggelegar" dari "para pimpinan universitas (Israel)", dalam menghadapi "aneksasi" prospektif Universitas Ariel ini.

Menurut undang-undang baru tersebut, "Universitas Ariel akan menjadi bagian de facto Negara Israel. Inilah bagaimana perbedaan antara institusi akademis di Israel dan universitas yang secara tegas dibangun untuk memperdalam pendudukan yang dieliminasi. "

Goldblum menambahkan: "Tidak ada daerah lain, di mana rezim apartheid beroperasi secara nyata seperti halnya Jalur Hijau, di mana sekitar 400.000 pemukim tinggal di bawah pemerintahan sipil sementara 2,5 juta orang Palestina kehabisan tenaga di bawah kekuasaan militer."

(T.RA/S: Middle East Monitor)